JAKARTA (Lampungpro.co): Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menganulir UU KPK yang baru disahkan DPR. "PKB menghormati eksistensi KPK, tapi kami meminta Presiden mempertimbangkan tidak perlu mengeluarkan Perppu," ujar Anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, Senin (30/9/2019).

Menurut Maman pihak-pihak yang tidak sepakat dengan poin-poin perubahan UU KPK bisa mengambil jalan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak perlu keluar Perpu seperti itu, kita tempuh jalur konstitusi lain yang lebih rasional. Kita menghormati sistem agar tidak terjadi preseden buruk," kata Maman.

Maman berharap Jokowi menghargai kerja DPR yang telah berbulan-bulan membahas UU KPK. "Kalau dipatahkan hanya dengan Perppu misalnya, bisa jadi preseden buruk. Itu kan akan melelahkan sekali," terang dia.

Sikap PKB serupa dengan PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto bahkan menyebut Presiden tak menghormati DPR jika menerbitkan Perppu. Menurut Sekretaris Fraksi PDIP di DPR tersebut, sudah ada mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi bagi mereka yang menolak revisi UU KPK. "Bukan dengan perppu. Clear. Kalau begitu (perppu terbit) gimana? Ya, mohon maaf Presiden enggak menghormati kita, dong," ucapnya.(**/PRO2)