Muskot POBSI Bandar Lampung | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pengusaha Rumah Biliar memutuskan menolak hasil Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Bandar Lampung, karena dianggap tidak memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART).

Pemilik City Billiar, Made Suaryana mengatakan, kegiatan yang semestinya menjadi ajang pemilihan ketua baru tersebut, dianggap ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan administratif, khususnya terkait keabsahan peserta yang hadir.

Hal itu dikarenakan pengurus yang hadir hanya 12 dari 25 pengurus dan dua perwakilan rumah biliar, sehingga dianggap banyak peserta yang tidak hadir pada Muskot POBSI Bandar Lampung.

"Muskot ini tidak bisa dilanjutkan karena banyak peserta yang tidak hadir, sehingga secara otomatis, keputusan-keputusan yang diambil dalam forum tidak bisa dianggap sah, karena peserta yang hadir kurang dari dua pertiga dan tidak ada perwakilan dari rumah billiar," kata Made Suaryana, Jumat (11/7/2025).

Kondisi tersebut, tentunya memicu perdebatan panjang di dalam forum musyawarah, hingga akhirnya sidang Muskot POBSI Bandar Lampung tidak bisa diteruskan dan dinyatakan deadlock.

Sementara itu, Ketua Bidang Humas dan Publikasi Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI Lampung, Syahronie Yusuf mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan ketidaksiapan panitia lokal dalam menggelar agenda penting tersebut.

"Verifikasi data peserta sejak awal sangat penting, agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang. Saya meyakini, hasil musyawarah ini tidak diakui Pengprov POBSI Lampung," ungkap Syahronie Yusuf.

Selanjutnya Pengprov POBSI Lampung akan melakukan evaluasi dan segera mengambil langkah-langkah organisasi, sesuai dengan AD ART POBSI.

Dengan berakhirnya Muskot tanpa keputusan tersebut, maka nasib kepengurusan POBSI Bandar Lampung untuk periode selanjutnya masih menggantung.

Pengprov POBSI Lampung sendiri, disebut diminta mengambil alih sementara kepengurusan, hingga dilakukan musyawarah ulang yang sah sesuai aturan organisasi.

Situasi ini, menjadi pelajaran penting bagi POBSI di tingkat kabupaten/kota, agar lebih serius dalam menyiapkan forum musyawarah, mengingat pentingnya keberlanjutan organisasi demi pembinaan atlet dan pengembangan olahraga biliar di daerah. (***)

Editor : Febri Arianto