Konferensi pers operari tangkap tangan kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung di Gedung KPK. LAMPUNGPRO.CO/KPK

JAKARTA (Lampungpro.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan pemberi suap Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif Karomani tidak hanya satu orang. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, secara logika dan konstruksi perkara Rektor Unila tidak mungkin satu penyuap.

Sejauh ini KPK baru menetapkan satu orang penyuap Rektor Unila sebagai tersangka yakni Andi Desfiandi (AD) selaku pihak swasta. AD sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Unila diduga memberikan Rp150 juta karena anggota keluarganya tersebut dinyatakan lulus atas bantuan Karomani.

Sementara itu, kata Ali, barang bukti yang ditunjukkan dari kegiatan tangkap tangan terhadap Karomani dan kawan-kawan hampir Rp5 miliar. Selain itu, KPK juga mengamankan uang tunai sekitar Rp2,5 miliar dari penggeledahan di rumah Karomani dan pihak-pihak lain yang terkait kasus.

"Kalau hari ini bertambah Rp2,5 miliar berarti ada Rp7,5 miliar yang kemudian indikasi adanya penerimaan di dalam suap jalur mandiri ini," kata Ali Fikri, seperti dikutip Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), dari Antara, Jumat (26/8/2022).

KPK bakal mengusut terhadap pihak lainnya yang diduga memberi suap kepada Karomani. "Oleh karena itu, nanti tunggu. Kami harap bersabar karena setiap pengembangannya pasti kami akan sampaikan kami publikasikan sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK," ucap Ali.

Sejauh ini, KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila. Tiga tersangka selaku penerima suap ialah Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB). Sedangkan pemberi suap adalah Andi Desfiandi (AD).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Karomani yang menjabat Rektor Unila periode 2020-2024, memiliki wewenang terkait mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022. Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga Karomani aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan Heryandi, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, dan Muhammad Basri untuk menyeleksi secara "personal" terkait kesanggupan orang tua mahasiswa.

Apabila ingin dinyatakan lulus maka calon mahasiswa dapat "dibantu" dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan ke pihak universitas. Selain itu, Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi Heryandi, Muhammad Basri, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru. 

Besaran uang itu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. Seluruh uang yang dikumpulkan Karomani melalui Mualimin dari orang tua calon mahasiswa itu berjumlah Rp603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani sekitar Rp575 juta.

KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima Karomani melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan atas perintah Karomani. Uang tersebut dialihkan dalam bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 miliar. (***)

Editor: Amiruddin Sormin