Heti Patmawa saat pengamanan akai unjuk rasa di Kantor Pemda. LAMPUNGPRO.CO/POLRES LAMTIM

SUKADANA (Lampungpro.co): Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati, memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan anggota Serikat Petani Lampung (SPL) di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Timur, Rabu (21/5/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas konflik agraria yang belum terselesaikan di delapan desa.

Untuk memastikan aksi berlangsung kondusif, Polres Lampung Timur mengerahkan 177 personel. Pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif, sesuai dengan arahan Kapolres yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan para peserta aksi.

"Kami pastikan seluruh personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Tugas kita adalah memberikan rasa aman, baik kepada pengunjuk rasa maupun masyarakat sekitar," ujar AKBP Heti Patmawati.

Kronologi Tuntutan Petani

Kasus bermula dari penerbitan sertifikat tanah oleh oknum-oknum tertentu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari warga penggarap di delapan desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Masyarakat mengaku telah menggarap lahan tersebut selama puluhan tahun, namun tiba-tiba muncul sertifikat hak milik (SHM) atas nama pihak lain.

Delapan desa yang terdampak konflik agraria tersebut adalah: Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo dan Desa Tambah Subur, Kecamatan Way Bungur. Kemudian Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Desa Srimenanti, Kecamatan Labuhan Maringgai, Desa Tanjung Qencono, Kecamatan Way Bungur, dan Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban

Dalam aksinya, Serikat Petani Lampung menuntut penghentian penerbitan sertifikat tanah di atas lahan yang masih berstatus sengketa atau dikuasai secara turun-temurun oleh petani penggarap. Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah bagi petani penggarap di delapan desa tersebut.

Pencabutan sertifikat tanah yang dinilai cacat administrasi karena tidak melibatkan masyarakat setempat. Pemeriksaan terhadap oknum aparat dan pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi tanpa musyawarah warga.Reforma agraria sejati melalui redistribusi lahan untuk petani kecil sesuai dengan program pemerintah.

Personel Polwan turut dikerahkan dalam pengamanan untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan peserta aksi, khususnya dari kalangan perempuan. Kapolres menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara perwakilan massa aksi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk menjembatani penyampaian aspirasi secara damai dan konstruktif.

Aksi berlangsung dengan tertib dan aman. Hingga selesai, tidak ada insiden atau gangguan keamanan yang berarti. Polres Lampung Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekaligus menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. (***}

Editor Amiruddin Sormin