JAKARTA (Lampro): Pemerintah tengah menyusun tim panitia seleksi (pansel) untuk merekrut calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). "Untuk penggantinya segera. Pemerintah lagi menyusun tim untuk menyeleksi," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan akan memilih rekrutmen dengan pola terbuka melalui pansel, sehingga masyarakat bisa secara langsung memberikan masukan-masukan. Patrialis Akbar terjaring OTT dalam dugaan suap yang terkait dengan Judicial Review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penangkapan itu dilakukan tim KPK dengan mengamankan 11 orang dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada Rabu (25/1/2017), sekitar pukul 10.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB di tiga lokasi berbeda di Jakarta.

Pascaoperasi tangkap tangan, Patrialis Akbar mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi pada Senin (30/1/2017). Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan Hakim MK setelah pengunduran diri Patrialis Akbar.

Terkait dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, Arief mengatakan, sidang etik itu akan tetap dilaksanakan meskipun Patrialis sudah menyatakan mengundurkan diri. "Masih akan bersidang dengan itu, justru akan lebih mudah dan cepat untuk diproses nantinya," kata Arief. (*/ANT/PRO2)