JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menko Polhukham), Wiranto, membantah rencana pihak tertentu membeli 5000 pucuk senjata. Namun Wiranto mengakui ada pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.

"Setelah dikonfirmasikan ke Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad, bukan 5 ribu pucuk dan bukan standar TNI. Pengadaan seperti ini izinnya bukan dari Mabes TNI, tetapi cukup Mabes Polri. Dengan demikian, prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden," kata Wiranto dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Pernyataan itu disampaikan Wiranto terkait informasi dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5 ribu pucuk standar TNI. Menurut Wiranto, ini tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan. "Ternyata ini hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas," kata Wiranto.

Terkait pemutaran kembali film Penghianatan G.30 S/PKI dan ajakan nonton baren bagi beberapa institusi, menurut Wiranto, merupakan hal yang tak perlu diperdebatkan. "Peristiwa 30 September 1965 adalah sejarah kelam bangsa Indonesia. Masih banyak peristiwa serupa yang dialami bangsa Indonesia, seperti pemberontakan DI/TII, pemberontakan PRRI/Permesta, dan peristiwa Malari 1974. Semua ini adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlaku," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh. "Kita tak perlu malu, marah, atau kesal menonton film sejarah. Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih," kata Wiranto.

Anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan, kata Wiranto, dengan menyesuaikan cara penyajian, agar mudah dipahami oleh generasi milenium. "Ini merupakan kebijakan yang rasional," kata Wiranto. (PRO1)