Zainudin Hasan, Pengadilan Negeri

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengajukan keberatan atas dakwaan yang menimpa dirinya. Ia menganggap tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak realistis yang terjadi dengan dirinya saat menjalani sidang perdana dalam kasus suap yang menimpa dirinya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh dirinya saat ditemui Lampungpro.com di Gedung Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang pada Senin (17/12/2018) usai menjalani sidang perdananya dalam kasus suap proyek Dinas PUPR Lampung Selatan. "Saya rasa itu tidak riil karena saya menjabat bupati baru ditahun 2016 bukan ditahun 2010 lalu," ucap dia saat ditemui Lampungpro.com.

Ia juga menganggap apa yang dibacakan JPU bagaikan merampok dan merampas dirinya di tengah siang hari bolong. Pasalnya, dirinya telah dididik sejak kecil dan menjadi pengusaha.

Sementara itu, dalam kasus yang diterimanya, adik kandung dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu menurut JPU KPK telah melanggar 3 pasal tentang korupsi yakni Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999.

"Ketiga perbuatan terdakwa Zainudin Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana," kata Jaksa Wawan Yunarwanto.

Berdasarkan informasi dari Hakim Ketua PN Tipikor Tanjung Karang Mien Trisnawati, sidang Zainudin Hasan akan dilanjutkan pada Rabu (26/12/2018) mendatang dengan menghadirkan berbagai saksi yang ada. (FEBRI/PRO3)