Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD RI Senayan Jakarta. SUARA.COM

JAKARTA (Lampungpro.co): Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan enam alasan utama di balik rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menyusun narasi sejarah yang lebih berimbang dan relevan dengan kondisi saat ini. Proyek ini direncanakan selesai dan diluncurkan pada peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2025.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Senin (26/5/2025), Fadli menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan 113 akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarawan, arkeolog, dan ahli humaniora dari 34 perguruan tinggi serta delapan institusi. Mereka akan menyusun 10 jilid buku sejarah yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa.

"Penulisan ulang ini bukan dimulai dari nol, melainkan memperbarui dan melengkapi narasi yang ada dengan perspektif Indonesia-sentris," ujar Fadli seperti dikutip Suara.com (jaringan media Lampungpro.co)

Berikut enam alasan utama penulisan ulang sejarah Indonesia:

1. Menghapus Bias Kolonial. Fadli menekankan pentingnya menghilangkan sudut pandang kolonial dalam penulisan sejarah dan menggantinya dengan perspektif yang lebih mencerminkan jati diri bangsa.

2. Menjawab Tantangan Kekinian dan Globalisasi. Sejarah perlu disesuaikan dengan dinamika zaman dan tantangan global agar tetap relevan.

3. Membentuk Identitas Nasional yang Kuat. Dengan narasi sejarah yang tepat, diharapkan dapat memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan.

4. Menegaskan Otonomi Sejarah Indonesia. Penulisan sejarah harus mencerminkan kemandirian bangsa dalam menentukan narasinya sendiri.

5. Relevansi untuk Generasi Muda. Sejarah yang aktual dan kontekstual akan lebih mudah dipahami dan diapresiasi oleh generasi muda.

6. Membangun Kembali Identitas Keindonesiaan.Melalui penulisan ulang ini, diharapkan dapat memperkuat identitas nasional yang inklusif dan beragam.

Fadli juga menyoroti bahwa sejarah Indonesia pasca-reformasi belum banyak terdokumentasikan secara resmi. "Sejak era Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Joko Widodo, belum ada pembaruan signifikan dalam penulisan sejarah nasional," katanya. (***)

Editor Amiruddin Sormin