JAKARTA (Lampro): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan DPR RI dapat menggunakan hak angket jika presiden tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahya Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

Menurut Alumni Ilmu Politik UI ini berdasarkan Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara sampai status hukumnya bersifat tetap terbit. Apalagi Ahok yang berstatus sebagai terdakwa diancam pidana penjara lima.

Menurut Muzzammil, seharusnya Presiden tidak diskriminatif dengan memperlakukan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan. Pasalnya, pada kasus mantan Gubenur Banten dan mantan Gubernur Sumatera Utara yang terkena kasus hukum setelah keluar surat register perkara dari pengadilan, Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Jika itu tidak dilakukan menurutnya maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.