Anggota Komisi IV DPRD Lampung Yusnadi | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Anggota Komisi IV DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Yusnadi, mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem barcode sebagai bagian dari digitalisasi distribusi BBM subsidi, agar penyaluran bagi petani dan nelayan dapat lebih tepat sasaran, transparan, serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan di lapangan.

Pernyataan tersebut, disampaikan Yusnadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta kelompok masyarakat petani dan nelayan, Kamis (20/5/2026).

Menurut Yusnadi, penggunaan barcode dapat menjadi solusi pengawasan distribusi BBM subsidi yang lebih modern dan akurat, khususnya untuk memastikan kuota subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Digitalisasi melalui barcode, dapat membantu memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Sistem ini penting, agar kuota yang diperuntukkan bagi petani dan nelayan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan," kata Yusnadi.

Namun demikian, Yusnadi menekankan, penerapan sistem digital tidak boleh menyulitkan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses Internet dan infrastruktur teknologi.

"Jangan sampai sistem yang dibuat justru menyulitkan masyarakat kecil, apalagi petani dan nelayan membutuhkan kemudahan akses. Oleh karena itu, mekanisme barcode harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama di daerah yang jaringan internetnya masih terbatas," ujar Yusnadi.

Ketua Fraksi PKS ini juga menilai, pemerintah dan pihak terkait perlu menyiapkan skema distribusi yang adaptif, termasuk kemungkinan penggunaan sistem offline atau verifikasi sederhana, yang tetap dapat berjalan meskipun koneksi Internet tidak stabil.

Yusnadi juga menegaskan, pentingnya integrasi data penerima manfaat antara pemerintah daerah, dinas terkait, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas, agar proses distribusi dapat berjalan lebih tertib dan transparan.

Komisi IV DPRD Lampung sendiri, akan terus mengawal perbaikan tata kelola distribusi BBM subsidi bagi sektor pertanian dan perikanan, sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (***)

Editor : Febri Arianto