Gubernur Lampung Saat Rapat Paripurna DPRD Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menjawab pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Lampung, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Senin (20/7/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, ia meyakini seluruh pandangan tersebut, merrupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Gubernur menganggap, berbagai masukan yang disampaikan merupakan wujud kepedulian dan komitmen bersama, agar tata kelola pemerintahan semakin baik, pembangunan semakin tepat sasaran, dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, Gubernur Mirza menyampaikan beberapa poin utama.

Pertama, ia berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Menurutnya, capaian tersebut bukanlah keberhasilan Pemprov semata, melainkan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Lampung yang selama ini selalu menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif.

Kedua, Gubernur Mirza menekankan capaian indikator makro harus menjadi ukuran utama efektivitas APBD Provinsi Lampung.

Ia mencatat pada pada tahun 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, IPM mencapai 73,98, kemiskinan turun menjadi 9,66 persen, Gini Ratio 0,287, dan inflasi 1,25 persen, yang menempatkan Lampung terendah kedua secara nasional, dan tingkat pengangguran terbuka 4,21 persen.

Namun Indeks Demokrasi Indonesia Lampung menurun dari 78,37 pada 2023 menjadi 72,62 pada 2024, meskipun meningkat kembali menjadi 77,83 pada 2025.

Ketiga, Gebernur Mirza menyampaikan Pemprov Lampung terus melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan pengendalian dan evaluasi.

Ke depan, setiap program pembangunan akan terus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang terukur, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip value for money, sehingga setiap rupiah APBD tidak hanya akuntabel, tapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Keempat, terhadap pendapatan daerah yang terealisasi sebesar 86,70 persen dari target APBD tahun anggaran 2025, bila dibandingkan dengan realisasi 2024 secara persentase mengalami peningkatan sebesar 0,37 persen, namun secara nominal, realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan Rp738 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024.

Kelima, pada sisi belanja daerah, Pemprov Lampung pada tahun anggaran 2025 merealisasikan 85,57 persen dari total anggaran. Meskipun realisasi belanja daerah belum mencapai 100 persen, Gubernur Mirza menilai Pemprov Lampung telah berupaya optimal melaksanakan berbagai program pembangunan, yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. (***)

Editor : Febri Arianto