BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Wali Kota Bandar Lampung Herman HN memastikan pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal APBD 2017. "Untuk APBD 2017 sudah mendapat rekomendasi. Tidak usah memikirkan hal itu. Saya saja yang memikirkannya, karena itu urusan saya. Camat dan lurah bekerja saja," pintanya.�

Sebelumnya diberitakan Pemkot Bandar Lampung akan menggunakan pagu APBD 2016 berdasarkan peraturan wali kota atau perwali, sesuai dengan rujukan dari Kemendagri untuk kegiatan tahun 2017 ini. "Atas rujukan Mendagri, kami akan pakai perwali untuk menggunakan pagu APBD tahun 2016 dan untuk program akan disesuaikan kembali," kata Wali Kota Bandarlampung, Herman HN di Bandar Lampung, Selasa (14/3/2017).

Dia mengatakan, persoalan pembatalan sebagian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD Kota Bandar Lampung 2017 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 turunan dari Perda APBD tersebut oleh Gubernur Lampung, telah ada titik terang dan atas rujukan Kemendagri menggunakan perwali.�Ia melanjutkan, bahwa surat tersebut telah turun hari ini dan telah ditandatangani. "Atas doa dari masyarakat akhirnya masalah APBD sudah diselesaikan oleh Mendagri," kata dia.

Karena keputusan dari Mendagri itu, kata Herman, pihaknya tidak lagi meminta persetujuan dari Pemerintah Provinsi Lampung. "Kita langsung pakai APBD tanpa persetujuan pemprov, karena persetujuannya sudah dari Kementerian," kata dia.

Kemudian, untuk program pembangunan yang prioritas akan diteruskan untuk tender, seperti pelebaran jalan, perbaikan jalan, pembangunan jalan layang dan underpass. Ia menegaskan, program pembangunan yang paling utama adalah jalan layang dan underpass akan dilakukan guna mengurangi kemacetan yang ada di lokasi tersebut. (***/PRO2)

�