BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co):
Puluhan perwakilan massa mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Provinsi Lampung menyampaikan 14 tuntutan dihadapan anggota DPRD Lampung saat beraudiensi di ruang rapat komisi,  Selasa (24/9/2019) siang.

Wakil Presiden BEM Unila Muhammad Hadiyan mengungkapkan bahwasanya pihaknya bersama massa lainnya tidak menginginkan negosiasi. Melainkan ingin ada langsung kesepakatan atas tuntutan aksi dari DPRD Lampung.

"Saya tegaskan bahwasanya kita tidak akan melakukan negosiasi lagi. Jadi kita minta tuntutan ini langsung disepakati oleh para dewan yang hadir. Terlebih, kami juga menolak bentuk negosiasi yang sifatnya melemahkan KPK RI," kata Hadiyan. (FEBRI/PRO3)

Adapun tuntutan lainnya yang diberikan kepada para anggota DPRD Lampung yakni :
1. Tuntaskan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Tolak kenaikan BPJS, BBM dan listrik.
3. Cabut PP Nomor 78 tahun 2015.
4. Hapus sistem kerja out sourcing.
5. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.
6. Cabut UU Ormas
7. Hentikan represifitas terhadap aktivis pro demokrasi.
8. Selesaikan konflik pertanahan di Lampung.
9. Tolak kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.

Selain itu, para massa aksi juga meminta beberapa hal untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung diantaranya :

1. Gubernur dan DPRD Lampung menindaklanjuti terhadap penolakan terhadap capim KPK dan UU KPK hasil revisi terbaru dan akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden.
2. Gubernur dan DPRD Lampung menolak paket kebijakan yang tidak pro rakyat dan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden.
3. Berikan kebijakan Gubernur Lampung yang pro kerakyatan.
4. Selesaikan konflik pertanahan di Lampung.