Ilustrasi balita gizi buruk. LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan serius dalam upaya penurunan angka stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2025, tiga kabupaten mencatat prevalensi stunting tertinggi yakni Lampung Barat (24,6%), Lampung Utara (23,5%), dan Way Kanan (22,7%).

Capaian tersebut masih jauh di atas target penurunan stunting Provinsi Lampung yang dipatok sebesar 13,2 persen pada 2025. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting Terintegrasi (RAN PASTI).

Berdasarkan evaluasi tim Surveilans Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tingginya angka stunting di tiga daerah tersebut berkaitan erat dengan buruknya sanitasi lingkungan, keterbatasan akses air minum layak, dan tingginya angka kemiskinan rumah tangga.

Informasi yang dihimpun Lampungpro.co, Rabu (12/6/2025), menyebutkan sanitasi yang tidak sehat meningkatkan risiko infeksi saluran cerna, dan anak-anak dari keluarga miskin kesulitan mendapatkan gizi memada..Di Kabupaten Lampung Barat, audit kasus oleh Dinkes menemukan angka kasus tertinggi di Kecamatan Sekincau dan Tugu Ratu, dengan masing-masing 52 dan 41 balita pendek alias kuntet.

Pemerintah setempat telah meluncurkan program “Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting” yang melibatkan kader posyandu, bidan desa, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara aktif sejak 2024. Namun, kendala geografis dan keterbatasan tenaga kesehatan membuat jangkauan intervensi belum optimal di seluruh wilayah.

Di Lampung Utara, meski audit kasus belum sekomprehensif Lampung Barat, studi spasial Dinas Kesehatan menunjukkan wilayah ini memiliki akses air minum layak terendah di provinsi, salah satu determinan utama tingginya stunting. Kombinasi sanitasi buruk dan gizi rendah menciptakan siklus kekurangan gizi kronis sejak bayi.

Sementara itu di Way Kanan, selain faktor sanitasi, persoalan serius muncul karena masih banyak ibu melahirkan tanpa pendampingan tenaga kesehatan. Rendahnya edukasi menyusui juga menyebabkan angka ASI eksklusif kurang dari 6 bulan cukup tinggi, sehingga meningkatkan risiko stunting hingga dua kali lipat.

“Masih ada desa-desa yang belum memiliki bidan tetap. Ini berisiko tinggi untuk bayi lahir dengan kondisi tidak optimal dan sulit tumbuh sehat,” ungkap seorang petugas Puskesmas Negeri Baru kepada Lampungpro.co.

Rekomendasi untuk Kepala Daerah

Bappeda dan Dinas Kesehatan Provinsi merekomendasikan sejumlah langkah cepat untuk kepala daerah di Lampung Barat, Lampung Utara, dan Way Kanan sebagai berikut:
1. Bangun akses air bersih dan sanitasi layak di seluruh desa prioritas stunting.
2. Replikasi program audit dan pendampingan keluarga berbasis lokus, sebagaimana dilakukan di Lampung Barat.
3. Edukasi massal 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui posyandu, sekolah, dan penyuluh KB.
4. Dorong pemberian ASI eksklusif dan pemenuhan gizi ibu hamil secara gratis melalui intervensi pangan lokal.
5. Berdayakan kader dan tenaga kesehatan desa dengan pelatihan gizi serta layanan jemput bola ke pelosok.
6. Integrasikan program penurunan stunting ke SIPD dan Dana Desa, serta gunakan sistem data seperti SIGER KUNING dan EPPGBM.

Target Nol Stunting Masih Bisa Dikejar

Meski prevalensi stunting masih tinggi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam berbagai forum menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung daerah-daerah prioritas dalam menurunkan stunting. Salah satunya dengan menggelar Rembuk Stunting dan meningkatkan kualitas pelaporan berbasis digital.

“Ini bukan sekadar masalah gizi, tapi soal masa depan sumber daya manusia. Setiap anak yang gagal tumbuh optimal, berarti kita kehilangan satu potensi emas,” ujar Gubernur Rahmat dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Bandar Lampung, Mei lalu. (***)

Editor Amiruddin Sormin