Berita Lampung, Portal Berita Lampung, Berita Lampung Terkini, Berita Daerah Lampung, Web Berita Lampung, Berita Nasional Terkini, Berita Kuliner, Berita Kuliner Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Portal Berita Pariwisata Lampung, Portal Berita Pariwisata Nasional, Portal Berita HPN, Portal Berita Asian Games

JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan penangkapan sejumlah Kepala Daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dengan penyelenggaraan Pilkada 2018.

Dia pun mengingatkan masyarakat untuk terus melawan perilaku politik uang menyusul adanya indikasi beberapa kasus OTT, seperti di Kabupaten Subang (Jabar), Jombang (Jatim), atau Ngada (NTT) terkait dengan biaya politik pemilihan.

Menteri Tjahjo mengaku prihatin dan terpukul atas penangkapan sedikitnya enam orang Kepala Daerah oleh KPK. Dia mengatakan tak akan ikut campur dalam urusan hukum yang menjerat mereka dan mengimbau para Bupati/Kepala Daerah untuk kooperatif dengan penyidik. "Jadi urusan hukum kami ngak bisa ikut campur," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dia melanjutkan, urusannya adalah memastikan roda dan pelayanan pemerintahan tidak terganggu dan  segera mengisi kekosongan yang timbul akibat ditahannya sejumlah Kepala Daerah oleh KPK. "Gini ya kalau OTT kebanyakan kan ditahan walaupun asas praduga tidak bersalah, berarti kan kepala daerah yang bersangkutan tak mampu melaksanakan tugas sehari-hari, maka kami tunjuk Plt-nya," ujar kader PDI Perjuangan itu.

Tjahjo berharap dengan adanya peristiwa ini masyarakat semakin berhati-hari dalam memilih pemimpin karena ada dua agenda besar dalam waktu dekat yakni Pilkada Serentak 2018 dan tahapan pemilu serta Pilpres 2019. Ini momentum bagi warga di daerah untuk memilih pemimpin yang amanah. Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi. Namun faktanya, masih saja ada yang kena OTT. Ini lebih kepada masalah mental masing-masing orang, kata dia. (**/PRO2)