BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Banyak badan usaha yang tidak memberikan jaminan kesehatan kepada pegawai atau karyawannya. Untuk itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa (18/4/2017), menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Lampung dalam pengawasan badan usaha di Lampung, di meeting room lantai 15, Hotel Novotel Bandar Lampung.

Hadir dalam acara itu Safrudin (Kepala Kejati), Benjamin Saut PS (Divisi Regional VIII BPJS Kesehatan), dan Pimpinan Kejari se-Lampung. Safrudin, kepada Lampungpro.com, mengatakan Kejati Lampung dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengawasan badan usaha yang tidak memberikan jaminan kesehatan untuk pegawainya. Ia juga menjelaskan sudah menjadi tugas Kejati perihal tata usaha negara dan hukum perdata. "Kita dampingi BPJS Kesehatan masalah pengawasan badan usaha yang nakal. Dan memang ini tugas Kejati," kata Safrudin.

Sedangkan Benjamin Saut PS, Divisi Regional VIII BPJS Kesehatan Lampung menjelaskan saat ini masih banyak badan usaha yang belum transparan. Benjamin menambahkan, banyak badan usaha yang belum memenuhi kewajibannya untuk penjaminan karyawannya. "Banyak badan usaha yang masih menyembunyikan jumlah pekerjanya. (EZAL/PRO2)