LAMPUNG UTARA (Lampungpro.co): Laporan pelaksanaan bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lampung Utara, yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bersama Badan Pemberdayaan Masyatakat Desa (BPMD) ke Pelaksana tugas (Plt) Bupati Budi Utomo diketahui bukan dalam rangka Bimtek, melainkan melihat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Pulau Bali.

"Pernah pihak Apdesi bersama pihak BPMD melapor bahwa akan berangkat ke Bali. Tetapi dalam rangka melihat Bumdes di sana, bukan untuk berangkat Bimtek seperti yang dilaksanakan ini," kata Budi Utomo, saat di konfirmasi Lampungpro.co, Rabu (20/11/2019) kemarin.

Budi menjelaskan, untuk anggaran pelaksanaan bimtek tersebut tentunya menggunakan anggaran yang sangat besar. Dimana para Kades menggunakan anggaran Dana Desa (DD), yang mana anggaran tersebut dikelola oleh mereka sendiri sebagai pengguna anggaran, termasuk pertanggung jawabannya.

"Oleh sebab begitu, BPMD tidak saya izinkan untuk mendampingi mereka dalam pelaksanaan bimtek ke Bali tersebut. Itu adalah tanggung jawab mereka sebagai pengguna anggaran," jelas dia.

Selain itu menurut Kabid Pemerintahan Desa BPMD Lampung Utara, Habibi mengatakan, bahwa pihaknya tidak melakukan pendampingan dalam pelaksanaan bimtek tersebut dikarenakan tidak di izinkan oleh Plt Bupati. "Benar, Apdesi pernah melayangkan surat, guna meminta pendampingan mereka Bimtek ke Bali. Tetapi kita tidak di berikan izin oleh Plt Bupati untuk melakukan pendampingan kepada mereka," ucap dia.

Menurut Habibi, dalam surat itu Apdesi meminta pihak BPMD untuk dapat mendampingi mereka bimtek ke Bali dengan tujuan Desa Kuteh, Kecamatan Kuta, Bali. Bahkan pihak BPMD sama sekali tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para Kades tersebut menyambangi lokasi yang dimaksud tersebut. "Terus terang kita BPMD juga kurang paham apa maksud dan tujuan mereka ke sana, sebab mereka hanya melayangkan surat guna meminta pendampingan saja, tanpa memberitahukan apa maksud dan tujuannya," ungkap dia.

Terpisah, Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Lampung Utara, Rasyid sangat menyayangkan pelaksanaan bimtek tersebut, yang diduga hanya sebagai ajang wisata. Bahkan adanya dugaan pelesiran bagi para Kades itu benar adanya, terbukti dengan adanya beberapa Kades yang membawa keluarga mereka dalam pelaksanaan bimtek tersebut. Dimana anggaran sebesar Rp2,7 milliar itu seharusya dapat digunakan untuk pembangunan di masing-masing desa di Lampung Utara.

"Dugaan Pelesiran yang selama ini dikatakan itu ternyata benar. Kami khususnya GMPK, meminta kepada pihak BPK dan KPK untuk dapat memonitoring kegiatan-kegiatan para Kades di desanya masing-masing. Karena anggaran yang mereka gunakan itu dari pemerintah yang fungsinya untuk pemberdayaan dan pembangunan yang ada di desa," terang Rasyid.(RIKI/PRO2)