Bupati Lampung Selatan Egi Pratama saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah di Aula Krakatau, Selasa (17/6/2025). LAMPUNGPRO.CO

KALIANDA (Lampungpro.co): Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan komitmennya untuk mengembalikan marwah jabatan camat sebagai perpanjangan tangan kepala daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah di Aula Krakatau, Kantor Bupati setempat, Selasa (17/6/2025).

Didampingi Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dan Plh Sekda Intji Indriati, Bupati Egi menyoroti pentingnya peran camat dalam struktur pemerintahan. Ia menyebut camat sebagai ujung tombak pelayanan publik di wilayah kecamatan.

“Saya ingin mengembalikan marwah camat sebagai perpanjangan tangan bupati,” tegas Egi dalam arahannya. “Setiap kegiatan perangkat daerah yang menyentuh wilayah kecamatan wajib berkoordinasi dengan camat.”

Ia juga menyatakan akan memantau langsung kinerja para camat di lapangan. Hal itu termasuk evaluasi terhadap laporan dan realisasi kegiatan.

“Rekomendasi camat jangan cuma formalitas,” ujar Egi. “Camat harus tahu wilayahnya, hadir di tengah masyarakat, dan mampu menjawab kebutuhan warga.”

Bupati muda ini menekankan pentingnya transparansi dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Ia meminta camat aktif di media sosial untuk membuka ruang komunikasi dua arah.

“Camat wajib punya media sosial dan aktif menanggapi aduan,” katanya. “Buka telinga, jangan sampai ada laporan masyarakat yang tidak direspons.”

Egi juga mengingatkan untuk menolak segala bentuk pungli dalam pelayanan. Menurutnya, aparatur pemerintah adalah pelayan, bukan penguasa.

“Saya tidak mau dengar ada pungli,” tandasnya. “Kita ini pelayan publik, tugas kita jemput bola, bukan menunggu bola.”

Arahan serupa ia sampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Ia meminta semua perangkat rutin menyampaikan informasi kegiatan melalui media sosial.

“Ini era digital, jangan sampai kita tertinggal,” tutur Egi. “Masyarakat berhak tahu apa yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah.”

Dengan langkah ini, Egi ingin membangun birokrasi yang rapi dan responsif. Ia menyebut reformasi pelayanan publik bukan sekadar wacana, tapi harus dimulai dari hal mendasar. (***)

Editor: Amiruddin Sormin | Laporan: Hendra