Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona (kiri) | Lampungpro.co/Tim Humas Kominfotik Kab. Pesawaran

PESAWARAN (Lampungpro.co) : Permasalahan pertanahan di Kabupaten Pesawaran harus diselesaikan bersama masyarakat dengan cara santun dan halus. Hal ini diungkapkan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama ATR/BPN Pesawaran dan OPD terkait di Pesawaran, Rabu (9/6/2021).

Menurut Dendi, permasalahan pertanahan di Pesawaran sudah lama terjadi. Carut marut legalitas terkait kepemilikan lahan menjadi isu strategis di Pesawaran.

"Contohnya ada yang mengaku memiliki surat tanah dari jaman Belanda, ada yang dari tanah adat, saling klaim satu sama lain juga banyak terjadi," ungkap Dendi. 

Selain itu, permasalahan pertanahan di Pesawaran juga ditambah dengan startegisnya wilayah Pesawaran yang memiliki empat kawasan register. "Jangan sampai disana menjadi bancakan dan lahan kegiatan ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkap Dendi. 

Oleh sebab itu,  untuk menyelesaikan permasalahan ini, harus dilakukan dengan pendekatan dengan persuafif. Kemudian menginventarisir setiap permasalahan dan membuat legalitas sertifikat sesuai dengan undang - undang dan peraturan yang berlaku. 

Dendi meyakini, apabila pertanahan di Pesawaran tidak ditata dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan sepuluh tahun kedepan akan muncul kembali masalah serupa. "Kalau tidak ditata pertanahanya dalam waktu 10 tahun kedepan bisa hancur, rusak dan terjadi keributan di masyarakat," kata Dendi. 

Dendi berharap, melalui rakor ini menemui titik terang dalam permasalahan pertanahan di Bumi Andan Jejama.

Selain itu, setelah rakor ini selesai OPD masing-masing membuat peta dan menginventarisir permasalahan yang menjadi domainnya. "Buat kajian setelah rakor ini, lakukan inventarisi permasalahan tanah sesuai dengan domain OPD masing-masing," harap Dendi. 

Sementara,  Kepala ATR/BPN Pesawaran, Darman Hutasoit mengatakan kegiatan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria bertujuan untuk menata kembali struktrur ke agrarian pertanahan di Pesawaran. "Meliputi dua hal yakni penataan aset dan penataan akses," ungkap Darman. 

Diketahui, dalam acara ini hadir pula Kepala Kanwil BPN/ATR Lampung diwakili oleh Kabid Penataan, Maria Irmina Dwi Sara, Sekda Pesawaran, Kesuma Dewangsa,  dan berbagai OPD Pesawaran. (***)

EDITOR : SANDY