Singkong usai dipanen dan yang masih menunggu panen. LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Kesepakatan lisan antara Gubernur Lampung dan pengusaha pengolah singkong soal harga dan refaksi (potongan) singkong terbukti tak ampuh di lapangan. Pantauan Lampungpro.co. Meski harga naik di atas Rp1.000 per kg, namun potongan melambung hingga 25% dari kesepakatan Gubernur dan pengusaha paling tinggi 15%.

Kesepakatan lisan yang tak dituangkan dalam surat keputusan itu, bagi petani singkong, cuma angin surga. "Kenapa di Lampung utara belum mengikuti harga singkong dari kabupaten yang sudah di atas Rp1.000. Siapa saja yang punya kepentingan di balik rendahnya harga singkong?" tanya Barent Ismail, petani singkong di Lampung Utara, Selasa (20/4/2021).

Menurut informasi yang disampaikan petani singkong Iful Andrianto, di Kalicinta, Lampung Utara, harga Rp960 per kg dengan potongan 15%. "Konversinya hampir sama dengan harga Rp1.010 dengan potongan 20%," kata Iful.

Sedangkan di Unit 2 Tulangbawang, PT Sinar Laut menetapkan harga Rp1.010 per kga dengan potongan 20%, sedangkan untuk singkong kulit merah potongan 21%. Menurut petani singkong Mustapa Kamal, seharusnya potongan tetap dengan kesepakatan 15%.

"Tetapi harus digarisbawahi ada poin-poin singkong kotor. Misalnya cecekan seperti sisiran pisang jadi banyak tanah yang menempel, juga cecekan pada ujung singkong masih banyak bonggol atau akar kayu yang keras," kata dia.

Dia menyarankan, jika pabrik akan memberi potongan lebih dari 15% pada cek atau nota diberi keterangan. Misalnya, banyak tanah atau banyak bonggol. "Bisa jadi singkongnya kasesa campur thailan, kasih keterangan campur agar petani jelas dan tidak bertanya-tanya kenapa potongan lebih dari 15%. Cara ini dulu pernah saya alami. Sehingga, petani langsung tanggap untuk setor berikutnya cecekan akan diperbaiki," kata

Pada perkembangan lain, menurut informasi yang dihimpun Lampungpro.co di DPRD Provinsi Lampung, langkah membentuk panitia khusus (pansus) atas anjloknya harga singkong mulai mendapat hambatan. Sejumlah fraksi yang semula kencang menyuarakan pembentukan pansus mulai dilobi untuk membatalkannya, karena sudah ada kesepakatan antara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada 24 Maret 2021 dengan pengusaha tapioka.