JAKARTA (Lampungpro.com): Anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu membuka perwakilan di daerah. Pasalnya, sekitar 30% anggaran nasional atau sekitar Rp800 triliun berupa dana tranfer daerah berjumlah sekitar berada di daerah.

"Ini rawan menjadi target korupsi penyelenggara pemerintah di daerah. Sudah menjadi rahasia umum, potongan proyek APBD berupa komisi bisa berkisar hingga 25% yang harus disetor pengusaha kontraktor kepada oknum pemerintah daerah. Oleh karenanya, maraknya korupsi di daerah ini harus diantisipasi KPK dengan membangun perwakilan KPK," kata Andi Surya pada rapat koordinasi dengar pendapat Komite 1 DPD RI dan Komisi Anti Korupsi (KPK) RI di ruang Ketua DPD RI, Rabu (10/10/2018).

Tujuannya, kata Andi, bukan semata-mata untuk penangkapan. Tetapi upaya pencegahan agar aparat daerah dapat melakukan eksekusi proyek sesuai peraturan negara dan menjauhi korupsi. "Mencegah korupsi lebih baik dari pada melakukan penangkapan-penangkapan," ujar Andi Surya.

Dalam momen yang sama, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, menyampaikan DPD RI mendukung sepenuhnya keberadaan KPK RI. "Bahwa rakyat di daerah bisa berkembang dan sejahtera jika korupsi bisa di atasi. Untuk itu kami meminta kepada Ketua KPK agar dapat membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif," Oesman.

Menanggapi masukan dari para Senator, Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan terima kasih atas dukungan anggota DPD RI karena dengan dukungan lembaga tinggi parlemen negara ini akan menguatkan kerja KPK. "Kami akan melakukan beberapa perubahan terkait sistem KPK RI terutama menyangkut dengan pencegahan. Sebenarnya anggaran KPK lebih banyak terserap pada aspek pencegahan. Makanya kami membentuk Koordinator Sub Daerah sebagai perwakilan kami di daerah," kata Agus Raharjo. (PRO1)