Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar (berdiri), pembicara Muhtadi (tengah) dan moderator Juwendra Asdiansyah pada acara diskusi di DRaja's Resto, Bandar Lampung, Senin (4/11/2024). LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota di Lampung, dinilai sekedar formalitas. Debat kandidat dinilai hanya mengugurkan kewajiban dan mengikuti alur tahapan Pilkada.

"Belum ada bukti bahwa debat kandidat itu berpengaruh pada elektabilitas calon kepala daerah, karena selama ini tak pernah ada survei sebelum dan sesudah debat," kata dosen Tata Negara Universitas Lampung, Muhtadi, pada acara diskusi dan koordinasi antar stakeholder mitra Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertema 'Evaluasi Paruh Waktu Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024' di DRaja's Resto, Bandar Lampung, Senin (4/11/2024).

Menurut Muhtadi, sebelum debat kandidat harusnya digelar survei elektabilitas calon. Kemudian, pasca survei juga digelar survei untuk mengetahui respon publik terhadap debat kandidat.

Dengan demikian, kata dia, dapat diketahui dampak survei terhadap debat kandidat. "Dengan adanya survei calon kepala daerah pun akan total mengeluarkan ide dan gagasannya, sehingga bisa memengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak," kata Muhtadi.

Selain survei, Muhtadi juga menyoroti audiens yang hadir pada debat kandidat. Dia menilai, audiens yang hadir yakni para pendukung calon adalah keliru.

"Seharusnya yang hadir itu terkait dengan tema yang diperdebatkan. Kalau temanya Kesehatan hadirkanlah audiens paramedis, seperti dokter, perawat, dan bidan, agar apa yang disampaikan bisa dikritisi langsung oleh audiens," kata Muhtadi.

Dia mengakui, elektabilitas calon lebih banyak dipengaruhi kampanye dialogis langsung ke masyarakat. Melihat kondisi itu, kata Muhtadi, format debat kandidat harus diubah, agar tak terkesan sebagai kampanye semata.

Pada diskusi yang dipandu moderator Juwendra Asdiansyah itu, juga terungkap, tingginnya harapan masyarakat akan terjadi perdebatan dalam ide dan gagasan, karena acaranya dibalut dengan kata debat. "Ini yang membuat ekspektasi masyarakat jadi tinggi, karena disebut debat. Tapi pada kenyataannya yang terjadi cuma pemaparan visi misi," kata Juwendra.

Juwendra yang langganan jadi moderator debat kandidat di Pilkada Lampung itu, mengakui kurangnya greget debat dan cenderung hanya formalitas. Mutu dan kelas debatnya belum seperti debat calon Presiden Amerika Serikat atau paling tidak seperti debat kandidat gubernur di Jawa.

Pada bagian lain, Ketua Bawaslu Iskardo P. Panggar, menyinggung soal kampanye calon kepala daerah yang berbalut kegiatan dan tidak dilaporkan ke Bawaslu. Misalnya, kegiatan pasar murah, senam Bersama, hingga pengajian akbar yang dihadiri calon kepala daerah. (***)

Editor: Amiruddin Sormin