#webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #beritapolitiklampung

Kami juga melakukan sosialisasi terkait Sekolah Ramah Anak (SRA) ke setiap sekolah, ini sebagai bentuk pencegahan adanya kekerasan pada anak, mengingat selama 8 jam anak berada di sekolah, ujar Yulia.

Selain melakukan berbagai upaya preventif, DPAPMK juga melakukan berbagai langkah penyembuhan (kuratif) bagi anak yang menjadi korban kekerasan melalui mitranya yaitu P2TP2A.

Ketika terdapat klien yang datang melaporkan adanya kasus kekerasan anak, pihaknya melaporkan ke P2TP2A untuk segera ditangani baik secara psikologis maupun pendampingan secara hukum.

Penanganan yang dilakukan tidak hanya kepada korban dan pelaku, namun juga kepada kedua orang tua korban mungkin saja ikut merasakan trauma. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai kekerasan anak.

Tak hanya itu, Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok juga melakukan sejumlah langkah lain. Diantaranya pembentukan RW Ramah Anak, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA). Rinciannya ada 238 RW Ramah Anak, 63 Kelurahan Layak Anak, 11 Kecamatan Layak Anak, 14 Puskesmas Ramah Anak dan 354 SRA, kata Yulia lagi.

Sementara itu, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti memberikan apresiasi terhadap perkembangan penanganan yang ditunjukkan Pemkot Depok. Apalagi, segala pembiayaan proses rehabilitasi ditanggung pemerintah.

Ketua Gugus Tugas KLA Kota Depok, Sri Utomo menambahkan, keberhasilan program Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) membutuhkan peran serta dari seluruh pihak, termasuk dari media massa.