#beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Sesuai Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah 2018 meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, dan ketahanan energ, dan ketahanan pangan.

Selain itu, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah dan politik, hukum serta pertahanan dan keamanan, kata Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis menggelar "Coffe Morning" bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (5/3/2018) pagi.

Kegiatan itu dalam rangka koordinasi dengan dinas/instansi dan stakeholder di Provinsi Lampung. Dengan tema Optimalisasi Investasi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Hamartoni menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Kedua hal itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk mengurangi ketimpangan yang ada baik antarindividu maupun antarwilayah, kata diia.

Untuk mensukseskan Prioritas Nasional tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan visi RPJMD 2015- 2019 yaitu Lampung Maju dan Sejahtera dengan menjadikan Provinsi Lampung menjadi daerah yang maju serta berdaya saing. Hal ini ditopang dengan posisi Lampung yang kini berada di zona kompetitif, ujar Hamartoni.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Hamartoni, juga selalu melakukan terobosan dengan mengadopsi konsep pertumbuhan inklusif yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi namun juga memperhatikan kemiskinan, pengangguran, pemerataan dan aspek lingkungan.

Bukan hanya itu, investasi juga sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Investasi dapat menambah stok kapital dan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, output dan pendapatan masyarakat akan meningkat dalam jangka panjang yang terakumulasi. Hal ini dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi. Sehingga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemprov Lampung berharap dalam diskusi ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta, dapat membantu BPS dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan data sebenarnya, khususnya dalam menghimpun data kegiatan prioritas nasional 2018.

Mari kita  tingkatkan Investasi dan daya saing Lampung dengan memberikan data dan informasi yang akurat. Pembangunan tanpa data akan sia-sia dan tidak terarah. Membangun data itu memang mahal, namun lebih mahal lagi membangun tanpa data, kata Hamartoni. (**/PRO2)