LAMPUNG UTARA (Lampungpro.com): Usai melakukan rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Lampung Utara akan segera melaksanakan apa yang di rekomendasikan, terkait rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terintergrasi dilingkup Pemkab setempat.

Inspektur Lampung Utara, Mankodri menjelaskan, dari hasil rakor serta arahan dari KPK dalam meningkatkan upaya pencegahan terhadap bahaya laten Korupsi. Pemkab Lampura akan segera melaksanakan supervisi, rencana aksi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang terintergrasi dilingkup Pemkab Lampura.

"Terkait semua hal, dalam agenda pertemuan tadi, kita akan segera laksanakan apa yang menjadi arahan KPK tadi. Daerah kita lumayan baik kalau dilihat dari tingkat Nasional. Sebab, Provinsi Lampung masuk dalam jajaran empat besar tingkat Nasional," jelas Mankodri,�Selasa (23/4/3019).

Selain itu, melalui delapan indikator penilaian, yakni manajemen ASN, dana desa, pendapatan daerah, aset, papabilitas apip, perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan dan anggaran. Apa yang disampaikan oleh KPK merupakan cambuk bagi jajaran Pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kinerja. Oleh karena itu, sesuai arahan Bupati, setiap OPD maupun elemen masyarakat didalamnya, harus bersama-sama mendukung upaya pencegahan Klkorupsi sejak dini.�

"Tidak ada permasalahan dalam hal itu, karena terkait hal itu, memang menjadi perhatian utama bagi kita. Kita menyambut baik, semoga kedepannya dapat ditingkatkan lagi agar terhindar dari permasalah laten korupsi khususnya di Kab Lampura. Guna menunjang pelayanan publik yang lebih baik lagi kedepannya, dalam mewujudkan Lampura hebat, maju dan bermartabat," kata dia.

BACA SEBELUMNYA:�Lampung Utara dan Tulangbawang Barat, Empat Terburuk Pencegahan Korupsi

Ketua Divisi Pencegahan KPK RI Dian Patria mengungkapkan, kedatangannya ke Lampura guna meningkatkan sekuring pencegahan dari delapan indikator yang ditetapkan dalam rencana aksi pencegahan tindak pidanan korupsi. Sebagai upaya tindakan kongkrit dalam usaha meningkatkan rencana kerja pemerintahannya.

"Sebab itulah kita turun disini, ada dua Kabupaten yang ikut. Tubaba dan Lampura, guna meningkatkan antisipasi pencegahan terhadap Korupsi," terang Dian, saat dimintai tanggapannya terkait kedatangan KPK di Pemkab Lampura. (RIKI/PRO2)