#webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong para Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota menurunkan stunting (masalah kurang gizi kronis). Hal itu dikatakan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat membuka acara Pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Lampung Tahun 2018, di Novotel Bandar Lampung, Senin (2/4/2018) malam.

"Saya minta kepada OPD dan stakeholder terkait agar dapat bersinergis dan berperan aktif dalam upaya perbaikan gizi di provinsi Lampung. Khususnya tiga kabupaten dengan kasus stunting tinggi (Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur), untuk lebih serius dalam upaya percepatan pencegahan dan intervensi gizi tersebut," ujar Hamartoni.

Hamartoni mengatakan penanganan masalah gizi bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja. Beberapa upaya sensitif (70%) dapat dilakukan oleh lintas sektor terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Permukinam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sebagainya.

Hamartoni juga meyampaikan Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan kesehatan pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di Provinsi Lampung. Hamartoni mengatakan status kesehatan, ekonomi dan pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh kualitas SDM sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Masyarakat miskin seharusnya memperoleh kemudahan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Saya sangat mendukung inovasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling dan Pelayanan Kesehatan Bergerak di beberapa daerah sulit dan terpencil," kata dia.

Untuk mendongkrak IPM itu, dapat diwujudkan dalam bentuk Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS) dan Percepatan Pencapaian Pelayanan Minimal di bidang kesehatan serta berbagai upaya terobosan yang inovatif.

Di samping itu juga dapat mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Lampung melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.�"Seluruh jajaran kesehatan agar benar-benar fokus, berperan aktif dalam penanggulangan masyarakat miskin. Upaya perbaikan gizi, pengendalian penyakit, seperti TB Paru, malaria, HIV-AIDS, DBD, penurunan AKI-AKB dan perbaikan kualitas lingkungan agar dilaksanakan secara adil sampai ke masyarakat miskin dan terpencil," kata nya.

Hamartoni menilai sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas dan unggulan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung. "Kami menyadari betapa pentingnya pembangunan kesehatan yang harus menjaga kesehatan masyarakat selama siklus kehidupan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai usia lanjut. Jika masyarakat kita tidak terjamin kesehatannya, sudah dipastikan pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik," kata dia.

Pada bagian lain, Hamartoni menekankan kepada seluruh Kabupaten/Kota agar membuat upaya terobosan yang evidence based, implementatif dan berbasis kewilayahan/masyarakat. "Saya ingin seluruh sektor dan stakeholder yang terkait untuk bekerjasama saling bahu membahu untuk mewujudkan PIS-PK. Upaya promotif dan preventif lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat," kata dia.

Pemprov berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan dukungan baik program maupun pendanaan terkait upaya mengatasi masalah kesehatan. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, diharapkan mendukung program dan pendanaan yang memadai.

"Yang harus diingat dan menjadi perhatian bersama bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah," kata dia.

Hamartoni menyebutkan akan ada evaluasi tentang sejauh mana progress pembangunan di Kabupaten/Kota melalui OPD yang bersangkutan.�"Kita harus bisa menurunkan AKI-AKB, memperbaiki status gizi, mengendalikan penyakit dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Seluruh masyarakat harus bisa mengakses pelayanan kesehatan," ujar Pj Sekdaprov ini.

Pemprov berharap dengan diselenggarakannya Rakerkesda Provinsi Lampung tahun 2018 tersebut, dapat menghasilkan komitmen yang dapat mendorong upaya akselerasi pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung ini sebagai bagian dari tugas kita untuk memberi dan melayani masyarakat.

"Kiranya berbagai hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam Rakerkesda ini. Saya berharap forum yang kita laksanakan pada hari ini bukan hanya forum rutin seremonial tahunan, melainkan forum yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan," harapnya. (**/PRO2)