BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menjadikan periode 2017-2018 sebagai tahun peningkatan mutu sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Untuk melayani 462 SMA dan 410 SMK di seluruh Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk lima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

"Rentang kendali pembinaan SMA dan SMK sangat jauh jika semuanya harus ke Dinas Pendidikan Provinsi. Harus dibuat terobosan agar peningkatan mutu proses belajar mengajar tidak jauh antara SMA/SMK di kota dan pelosok. Ini tantangan terberat, karena disparitasnya cukup jauh," kata Gubernur Ridho di Bandar Lampung, Senin (4/9/2017).

Kini, pembinaan SMA dan SMK didelegasikan ke lima UPTD yakni Wilayah I meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Pesawaran. Wilayah II (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur), Wilayah III (Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat), Wilayah IV (Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan), dan Wilayah V (Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji).

Para kepala UPTD ini dilantik pada 11 Agustus 2017, dengan tugas membina guru dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Gubernur Ridho mengakui, tantangan terberat yakni belum meratanya jumlah guru. Bahkan ada sekolah yang cuma satu berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yakni kepala sekolahnya.

Dalam mengatasi kekurangan guru tersebut, sejak 3 Mei 2017, Gubernur Ridho mengirimkan 120 guru muda ke berbagai pelosok Lampung dalam program Lampung Mengajar. "Lampung Mengajar diharapkan dapat memberikan pendidikan yang layak dan terbaik kepada seluruh anak-anak di pelosok Lampung. Supaya semua anak Lampung memiliki kualitas yang sama," kata Gubernur Ridho.

Lampung Mengajar merupakan program unggulan Gubernur Lampung dalam mengatasi kebutuhan guru di daerah terpencil, terluar, dan terisolir. Guru yang dikirim, kata Ridho, adalah para sarjana pendidikan yang kompeten dari seluruh perguruan tinggi yang diseleksi secara transparan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung.

"Lewat UPTD inilah saya meminta agar dapat memantau Lampung Mengajar, melayani kebutuhan guru seperti kenaikan pangkat berkala, pengesahan kurikulum, dan kebutuhan mendesak guru lainnya. Jadi, para guru tak perlu harus jauh ke Bandar Lampung. Cukup datang ke UPTD Wilayah, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar," kata Ridho.

Sejak kewenangan pembinaan SMA/SMK beralih dari kabupaten/kota ke provinsi pada 1 Januari 2017, menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulkpakar, urusan pendidik dan tenaga kependidikan, masih berpusat di Bandar Lampung. Jumlahnya mencapai 26 ribu, terdiri dari 9.712 guru SMA dan 8.054 guru SMK.

Dengan terbentuknya lima UPTD tersebut, Sulpakar meminta para pendidik dan tenaga kependidikan lebih fokus menangani kegiatan belajar mengajar dan jangan terganggu urusan administrasi. "Hal penting dari pembentukan UPTD ini adalah pembinaan dan monitoring. Kita tidak ingin ada anak sekolah tidak belajar karena tidak ada guru. Semua akan kita monitor bersama MKKS (Musyarawarah Kerja Kepala Sekolah). Pak Gubernur sangat konsen terhadap peningkatan mutu ini, karena mutunya memang belum merata," kata Sulpakar. (PRO1)