#webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #beritapolitiklampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, mengambil langkah tegas terkait politik uang yang terjadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung.�Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, saat rapat koordinasi daerah DPD PDIP Lampung di Hotel Sheraton, Bandar Lampung,�Selasa (3/7/2018).

Hasto mengatakan, ada dua langkah yang diambil partai banteng itu terkait�terjadinya politik uang di Pilgub Lampung. Yaitu pertama langkah hukum dan kedua langkah politik. Menurutnya, pembentukan Pansus Money Politics Pilgub Lampung merupakan salah satu langkah politik.�"Kami telah menginstruksikan seluruh kader PDI-P di lembaga legislatif (DPRD), untuk mengawal pansus tersebut," ujar Hasto, didampingi Cagub usungan PDI-P nomor urut 2, Herman HN.

Hasto menjelaskan, Pilkada di Lampung sudah digerogoti oleh sebuah perusahaan besar yang ikut campur dalam pesta demokrasi. Hal ini, sangat tidak bagus untuk proses demokrasi yang ada di Lampung. Pihaknya juga telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di Lampung.

"Dari hasil evaluasi kami, ditemukan bahwa demokrasi di Lampung telah dibajak oleh kekuatan kapital.�Ada kekuatan-kekuatan yang mencoba membunuh demokrasi dengan melakukan�politik uang�secara masif," jelas dia.

Hasto pun mengungkapkan, bahwa merebut kekuasaan dalam demokrasi itu bukan dengan cara menghalalkan segala cara. Bahwa demokrasi itu tidak boleh dibajak oleh kekuatan manapun. "Untuk itu saya mendesak seluruh kader di DPRD Lampung agar bekerjasama dengan parpol untuk mengeluarkan hak angket," ungkap dia. (REKANZA/PRO2)