Komisi IV DPRD Bandar Lampung gelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial | LAMPUNGPRO.CO/

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung memanggil Dinas Sosial guna membahas ketidakakuratan dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih carut-marut. Permasalahan ini dianggap penting agar program bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung pada Rabu (12/3/2025) ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Muhammad Suhada, serta dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dan perwakilan dari Dinas Sosial.

Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Heti Friskatati, menekankan bahwa keakuratan data sangat penting agar bantuan sosial dari pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

"Tujuan utama dari pemerintah dalam program ini adalah agar bantuan tepat sasaran. Oleh karena itu, Dinas Sosial harus serius dalam memperbarui dan memastikan keakuratan data penerima," ujar Heti.

Heti juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Kementerian Sosial, terdapat selisih hampir 83 ribu penerima dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Bandar Lampung.

"Selisih data ini menjadi catatan penting. Keakuratan data penerima sangat berpengaruh terhadap efektivitas program bansos, sehingga perubahan data yang valid sangat dibutuhkan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berani mengungkapkan angka riil terkait jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

"Pemerintah kota harus memiliki keberanian untuk menyampaikan data angka kemiskinan yang sebenarnya. Ini penting agar sasaran bantuan sosial benar-benar tepat, dan yang menerima bantuan memang mereka yang berhak," tegas Asroni.