Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., MM. | LAMPUNGPRO.CO

Asroni juga menekankan bahwa dana revitalisasi ini tidak hanya sekadar untuk memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. "Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dengan meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas di setiap daerah," tambahnya.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam sidak ini adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Asroni menemukan bahwa beberapa ketua panitia pelaksana (P2SP) proyek revitalisasi bukan berasal dari Kota Bandar Lampung, melainkan dari daerah lain seperti Pesawaran, Terbanggi, dan Natar.

"Padahal, sesuai dengan petunjuk teknis, proyek ini harus melibatkan warga setempat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar," ujar Asroni.

Hal ini menjadi catatan penting, mengingat tujuan dari penggunaan dana swakelola adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan manfaat langsung kepada mereka. "Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan," tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, Asroni menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap proyek revitalisasi ini setelah pekerjaan selesai. "Kami akan terus mengawal penggunaan anggaran ini agar sesuai dengan RAB yang diajukan. Pengawasan dari BPK akan memastikan bahwa dana ini digunakan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.

Selain itu, Asroni juga menyoroti pentingnya pelaksanaan proyek dengan mempertimbangkan kualitas dan keberlanjutan. "Kami ingin memastikan bahwa bangunan yang dibangun atau direnovasi dapat bertahan lama dan memenuhi standar yang telah ditentukan, sehingga dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran bagi anak-anak kita," jelasnya.

Revitalisasi Gedung Sekolah di Bandar Lampung