Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. (tengah) | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : DPRD Kota Bandar Lampung mendukung terhadap langkah Pemerintah Kota mendirikan SMA Siger, sebagai solusi bagi siswa lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri dan tak mampu.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Sabtu (28/6/2025).

Asroni mengatakan, saat ini jumlah SMA/SMK negeri di Kota Bandar Lampung masih sangat terbatas, hanya 17 sekolah SMA dan 9 SMK Negeri. Akibatnya, tidak semua lulusan SMP bisa tertampung.

“Kuota yang tersedia hanya sekitar 9.000 siswa, sementara jumlah lulusan SMP tahun ini mencapai lebih dari 15.000 siswa. Artinya, ada ribuan anak yang terancam tidak bisa melanjutkan ke SMA jika tidak ada alternatif,” ujar Asroni.

Ia menegaskan bahwa pendirian SMA Siger menjadi langkah strategis untuk menjawab persoalan tersebut, khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

“SMA Siger ini memang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nantinya, proses seleksi akan dilakukan secara ketat di tingkat kelurahan. Siswa juga harus menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan dan memiliki KTP Kota Bandar Lampung,” jelasnya.

SMA Siger akan dibuka di empat lokasi, yakni di SMPN 38, SMPN 39, SMPN 44, dan SMPN 45. Setiap sekolah akan membuka kelas dengan daya tampung 32 siswa per kelas. Pendaftaran dijadwalkan mulai dibuka pada 5 Juli 2025.

“Fokus utama dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada seluruh anak di Bandar Lampung untuk tetap bisa mengenyam pendidikan menengah, tanpa terkendala oleh keterbatasan daya tampung atau kondisi ekonomi,” ujar Asroni.

Selain membahas persoalan pendidikan, dalam kesempatan yang sama Asroni juga menyoroti kondisi layanan kesehatan di Kecamatan Kemiling. Ia menyebutkan, masih terdapat kekurangan fasilitas seperti puskesmas, serta banyak warga yang menghadapi masalah karena kartu BPJS Kesehatan mereka tidak lagi aktif.

“Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal mendasar yang menjadi prioritas kami di Komisi IV DPRD. Kami berharap Pemkot Bandar Lampung memberikan perhatian serius terhadap kedua sektor ini,” tegas Asroni.

Melalui program SMA Siger, DPRD berharap tidak ada lagi anak di Bandar Lampung yang terpaksa putus sekolah hanya karena alasan biaya dan tidak tertampung di sekolah negeri. (***)
Editor : Sandy,