Pemprov Lampung Saat Musrenbang RKPD | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): DPRD Lampung menegaskan komitmennya, dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lampung Tahun 2026 dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (13/4/2026).

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, hadir bersama jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua I Kostiana, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, serta ketua dan anggota komisi serta didampingi Sekretaris DPRD Lampung Descatama Paksi Moeda.

Kehadiran DPRD dalam forum tersebut, merupakan wujud pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah disusun secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Lampung menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh kabupaten/kota di Lampung.

Total ada 483 usulan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun, dan juga menjadi bagian strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Aspirasi yang disampaikan didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pengelolaan sumber daya air, yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas sektor pertanian.

Permasalahan banjir pada musim hujan serta keterbatasan air pada musim kemarau masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, sehingga diperlukan langkah penanganan yang komprehensif melalui pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar mengatakan, peningkatan produktivitas pertanian tidak dapat dilepaskan dari pembenahan infrastruktur irigasi.

:Permasalahan utama yang dihadapi adalah pada sistem saluran air, sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi," kata Ahmad Giri Akbar.

Selain itu, DPRD Lampung juga memberikan perhatian terhadap percepatan penyelesaian infrastruktur strategis, termasuk Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga, sebagai bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

DPRD Lampung turut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang difasilitasi oleh Bappeda, sebagai forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah.

Melalui forum Musrenbang ini, DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah, guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto