Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Ellya Triskova, S.E. | LAMPUNGPRO.CO/Ist

PESISIR BARAT (Lampungpro.co) : Kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat kembali mendapat sorotan. Sejumlah persoalan mulai dari tata kelola sekolah, pemerataan jumlah peserta didik, kualitas kepemimpinan kepala sekolah hingga penguatan karakter siswa dinilai masih membutuhkan pembenahan serius.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Ellya Triskova, mengaku prihatin melihat kondisi pendidikan di daerah tersebut. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah bersama seluruh pihak terkait agar sistem pendidikan di Pesisir Barat dapat berjalan lebih baik dan mampu mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Ellya menilai pembenahan pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan harus memiliki komitmen yang sama untuk menata sistem secara menyeluruh, termasuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan tujuan pendidikan.

"Harus ditata pemerintah dan semua pihak terkait harus konsentrasi dan lebih fokus dalam upaya menata ke arah yang benar, on the track," tegas politisi Partai NasDem tersebut saat ditemui media, Selasa (8/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah di Pesisir Barat. Dari hasil kunjungan tersebut, Ellya mengaku menemukan berbagai persoalan yang menurutnya perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah daerah.

Ia menilai terdapat indikasi persaingan yang kurang sehat antar sekolah, terutama dalam mendapatkan peserta didik. Kondisi tersebut, menurut Ellya, berpotensi memengaruhi pemerataan jumlah siswa sekaligus menimbulkan ketimpangan antar satuan pendidikan.

Ellya juga mempertanyakan proses serta standar pengangkatan kepala sekolah. Menurutnya, posisi kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pengelolaan dan kualitas sebuah satuan pendidikan, sehingga orang yang menduduki jabatan tersebut harus benar-benar memenuhi kompetensi dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain persoalan kepemimpinan, Ellya menyoroti perubahan orientasi dalam pengelolaan sekolah. Ia mengaku prihatin apabila keberadaan peserta didik lebih banyak dipandang dari sisi jumlah dan kaitannya dengan dukungan anggaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara tujuan utama pendidikan dan ketulusan dalam mendidik justru terabaikan.

"Benar-benar memprihatinkan. Ada persaingan tidak sehat. Kepala sekolah entah masuk standar jadi kepala sekolah atau tidak. Hilangnya ketulusan sebagai pengajar. Yang dikejar hanya banyaknya murid untuk dana BOS," ujarnya.

Menurut Ellya, persoalan tersebut juga terlihat dari belum optimalnya komunikasi dan sinergi antar sekolah. Ia mencontohkan adanya sekolah yang menerima peserta didik dalam jumlah relatif banyak, sementara sekolah lain di wilayah yang sama justru mengalami kekurangan murid.

Kondisi tersebut seharusnya dapat dicarikan solusi melalui komunikasi dan koordinasi antarsatuan pendidikan. Sekolah yang jumlah siswanya sudah memenuhi kapasitas, menurutnya, semestinya dapat berkoordinasi dengan sekolah lain yang masih kekurangan peserta didik sehingga distribusi siswa dapat lebih merata.

"Banyak hal baik yang hilang dibanding zaman dulu. Kerja sama yang baik dan bersinergi juga minim," kata Ellya.

Ia juga mengingat kembali upayanya mendorong penguatan karakter dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Pada masa kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat Edwin Kastolani, Ellya mengaku pernah mengundang sejumlah kepala sekolah untuk membahas pembentukan karakter peserta didik.

Saat itu, ia mendorong agar sekolah membiasakan sejumlah kegiatan positif, seperti budaya memberi salam kepada guru, melaksanakan salat Dhuha dua rakaat, serta menghafal Asmaul Husna. Menurutnya, pendidikan dasar tidak semestinya hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter dan akhlak peserta didik.

Ellya berpandangan bahwa pembentukan karakter sejak usia sekolah merupakan investasi jangka panjang. Pendidikan yang baik, menurutnya, harus mampu membentuk anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki etika, sikap, dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena tidak ada hidup ini tanpa pertolongan Allah. SD tempat saya sekolah dulu saja, sampai sekarang kondisinya masih seperti itu-itu saja. Tidak ada perkembangan," ungkapnya.

Meski bidang pendidikan bukan menjadi kewenangan langsung Komisi II DPRD Pesisir Barat, Ellya mengatakan kepeduliannya terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.

Menurutnya, persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. DPRD, pemerintah daerah, dinas terkait, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kita tulus ikhlas untuk meninggalkan generasi lebih baik. Dalam segala hal, terutama akhlak dan pendidikan dasar. Sekarang mental guru dan kepala sekolah aneh. Yang dikejar mereka dana BOS, sumbangan, atau apa," tukasnya.

Ellya meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama Dinas Pendidikan tidak mengabaikan berbagai persoalan tersebut. Ia mendorong dilakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan, termasuk memastikan proses pengangkatan kepala sekolah dilakukan berdasarkan standar kompetensi dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sinergi antarsekolah juga perlu diperkuat agar tidak terjadi ketimpangan jumlah peserta didik. Pemerintah daerah dinilai perlu memiliki pemetaan yang jelas mengenai daya tampung, jumlah siswa, kebutuhan guru, serta kondisi masing-masing satuan pendidikan.

Pembenahan juga perlu menyentuh aspek budaya pendidikan. Sekolah diharapkan kembali menjadi tempat yang tidak hanya mengejar pencapaian akademik, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, etika, dan akhlak peserta didik. (***)
Editor : Sandy,
Pewarta : Wari