BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, akhirnya sepakat mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 senilai Rp7,7 triliun. Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung Dedi Afrizal mengatakan, KUA-PPAS merupakan satu kesatuan dokumen anggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2019. Proses pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2019 berdasarkan surat Gubernur Lampung Nomor 900/2257/VI.01/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

"Kesepakatan merujuk pada asumsi dasar ekonomi makro Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi yang semula diproyeksi 5,4-5,6 persen naik menjadi 5,4-5,7 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) dari 105 yang diperkirakan, kini menjadi 107," kata dia.

Menurutnya, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang awalnya diproyeksi turun dibanding APBD 2018 atau -0,74 persen, naik menjadi 7,76 persen. "Perubahan indikator ekonomi makro tersebut diharapkan dapat meningkatkan program kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memerlukan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Ketua DPRD Lampung ini.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis mengatakan, KUA-PPAS naik dari prediksi awal dari Rp7,2 trilliun menjadi Rp7,7 triliun. Sehingga pendapatan belanja daerah bertambah dan ada penyesuaian alokasi dana Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL). "Pada komponen BTL meningkat dari semula Rp4,467 triliun menjadi Rp4,659 triliun. Sedangkan, BL dari Rp2,975 triliun menjadi Rp2,998 triliun yang tersebar di beberapa OPD," kata dia.

Hamartoni menjelaskan, ada 16 dari 41 OPS yang mendapat tambahan anggaran belanja. "Salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7,8 milliar dan Dinas Kesehatan Rp4,2 miliar," jelasnya.(**/PRO4)