BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Menanggapi adanya dugaan kasus jual beli jabatan dalam seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, Komisi I DPRD Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada saksi dan pelapor yang berani membuka persoalan ke publik.

Selain itu, Komisi I DPRD Lampung juga siap mendukung penyelesaian masalah ini, agar sesegera mungkin bisa ditungaskan. Hal ini dikarenakan agar tabir kebenaran segera terbuka, mana yang salah dan mana yang benar.

"Kita ingin KPU bersih dan diisi oleh orang yang berkualitas serta berintegritas. Sehingga produk dari pemilihan umum bisa kita percaya. Terkait hal ini, kami juga akan menyurati KPU RI dan Komisi II DPR RI untuk membantu menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal, Rabu (13/11/2019) sore.

Mengingat proses rekrutmen yang dinilai sarat akan transaksi dan berkepentingan, Yozi berpendapat hal ini bukanlah suatu perkara yang accidental. Akan tetapi hal ini sudah bersifat menggurita dan memiliki jaringan.

"Sepertinya ada jaringan yang menggurita. Kita lihat guritanya sampai dimana nanti. Kita semua berkewajiban untuk mengawal ini sehingga bisa meletakkan segala sesuatunya dengan proporsional. Dalam waktu dekat juga, kita akan mengundang KPU Lampung untuk menindaklanjuti ini," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, dalam proses rekrutmen KPU di kabupaten kota di Lampung, diduga ada indikasi jual beli jabatan setelah eks tim seleksi Komisioner KPU Lampung Budiono melaporkan hal ini ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang diduga dilakukan oleh anggota KPU Lampung ENF dan LP kepada VY. (FEBRI/PRO2)