BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendukung perencanaan pembangunan kabupaten dan kota dengan membuka Klini Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung dan satuan kerja perangkat dinas (SKPD) dapat memanfaatkan klinik ini untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

"Pembangunan yang baik dan berhasil dimulai dari perencanaan yang baik. Klinik Perencanaan sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD kabupaten/kota. Tanpa perencanaan, pembangunan tidak akan sinkron dan jalan sendiri-sendiri. Ini tidak akan efektif," kata Gubernur Ridho, Selasa (7/11/2017).

Menurut Ridho, Bappeda harus jadi pusat perencanaan pembangunan. "Silakan usul pembangunan apapun, tapi sinkronkan dengan Bappeda, agar hasilnya efektif dan terukur. Ini kebijakan saya sejak dipercaya memimpin Lampung. Maka, Klinik Perencanaan ini harus diberdayakan agar bisa membantu sekaligus mensinkronkan pembangunan," kata Ridho.

Klinik Perencanaan mulai beroperasi Selasa (31/10/2017). Layanan ini dapat diakses melalui website Bappeda pada www.bappeda.lampungprov.go.id di menu Klinik Perencanaan. Informasi layanan dan konsultasi juga dapat melalui Whatsapp 081210084815.

Menurut Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, pembentukan Klinik Perencanaan merupakan inovasi Gubernur Lampung. "Gubernur ingin proses perencanaan dan upaya terus menerus yang dilakukan Bappeda dalam meningkatkan kualitas dan keterpaduan layanan dukungan substansif perencanaan kepada SKPD dan kabupaten/kota, kata Taufik.

Penyelenggaraan Klinik perencanaan dilakukan melalui Desk Layanan Terpadu di Sekretariat Layanan di Kantor Bappeda Provinsi Lampung. Untuk mendukung operasional Klinik Perencanaan, dibentuk Tim Layanan Konsultasi. "Harapan Gubernur ini menjadi layanan depan dan mengkoordinasikan tugas-tugas pemberian dukungan substantif perencanaan kepada SKPD dan kabupaten/kota," kata Taufik.

Pembukaan Klinik Perencanaan, kata Taufik, juga didedikasikan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Provinsi Lampung merupakan yang pertama meluncurkan pelokalan SDGs di Indonesia sebagai bagian dukungan atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Program ini mengusung 17 tujuan 169 target dan 240 indikator sebagai agenda SDGs global pasca Millenium Development Goals (MDGs) berakhir pada 2016. "Program ini ingin mengintegrasikan SDGs dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian, meningkatkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, dan ketersediaan alat ukur kinerja berupa data yang berkualitas, terintegrasi, serta mudah diakses," kata Taufik. (PRO1)