BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Rapat koordinasi kebutuhan (formasi) pengawai negeri sipil (PNS) antara pusat dan daerah digelar hari ini, Kamis (6/9/2018). Rapat berlangsung antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Penataan Biroksasi (PAN RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hari ini, Kamis (6/9/2018) menggelar rapat koordinasi mengundang pemerintah daerah.

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Surya, kebutuhan PNS sebagaimana hasil rapat koordinasi DPD RI dan Menteri PAN RB yakni 238.015. Perinciannya, 51.271 PNS pusat dan 186.744 untuk daerah.

"Ini merupakan bagian perencanaan rekrutmen CPNS yang berbasis merit system yang mengutamakan kompetensi dengan pelaksanaan seleksi yang bersih, objektif, transparan, kompetitif, dan bebas dari KKN sebagaimana amanat UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara," kata Andi Surya, Kamis (6/9/2018).

Dia menyebutkan, di masa lalu penerimaan CPNS di masing-masing daerah menjadi rahasia umum diwarnai nuansa spoil system yang mengarah kepada KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). "Makanya kita pernah mendengar, masuk PNS melalui jalur lobi, rekomendasi, atau sogokan biaya tinggi kepada oknum yang tidak bertanggung jawab di tubuh pemerintah daerah maupun pusat," ujar Andi Surya.

Melalui rekrutmen terbuka yang melibatkan banyak pihak seperti BKN, Kementerian PAN/RB, BPKP yang diawasi parlemen DPR RI dan DPD RI, serta koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan penerimaan CPNS ini benar-benar berkualitas, transparan, dan profesional. "Jika ada indikasi oknum-oknum memanfaatkan momentum seleksi CPNS untuk KKN dan pungli segera beritahu kepada kami atau aparat keamanan," kata Andi Surya. (PRO1)