JAKARTA (Lampungpro.co): Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat, pendapatan badan usaha pengelola tol tergerus 8 persen per tahun akibat truk Over Dimension Over Load (ODOL) atau truk obesitas. Berdasarkan hasil survei, dari pendapatan tol sebesar Rp 12 triliun per tahun, sebesar Rp 1 triliun-nya atau sekitar 8 persen tergerus karena adanya truk obesitas.

"Kita survei kan. Kalau kita bicara mengenai kerugian di jalan tol, itu kita perkirakan sekitar Rp 1 triliun dari Rp 12 triliun," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit, Sabtu (23/11/2019).

Danang menjelaskan, pendapatan itu bisa tergerus lantaran badan usaha harus menggelontorkan uang untuk perawatan dini. Sebab ketika truk obesitas melintas di tol, secara otomatis jalan yang ada akan rusak lebih cepat. "Itu biaya yang timbul karena adanya perawatan dini yang seharusnya belum harus dirawat, tapi harus dirawat. Itu kira-kira Rp 1 triliun per tahun," jelas Danang.

Untuk menekan jumlah truk ODOL, menurut dia, BPJT bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Kepolisian dan Kemenhub menandatangani nota kesepahaman mengenai penindakan truk ODOL di tol.  Sebab selain merugikan pengelola tol, juga berdampak buruk pada pengguna tol lain karena menyebabkan macet dan mengancam keselamatan.

"Kemudian kami sepakat bahwa MoU itu dapat dibawa ke ranah yang lebih luas lagi, terutama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan," ucap dia.(**/PRO2)