BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Menentukan arah pembangunan yang tepat sangat penting. Secepat apapun laju pembangunan jika arahnya tidak tepat, sama seperti berlari di tempat. Hal tersebut sering diucapkan Gubernur Lampung (nonaktif) Muhammad Ridho Ficardo dalam berbagai kesempatan.

Oleh karena itu, sejak awal masa kepemimpinannya, Ridho Ficardo giat melakukan survei langsung di masyarakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Berbagai program digulirkan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat Lampung, seperti halnya program pengentasan kemiskinan.

Meskipun dari pemerintah pusat banyak program yang digulirkan, program tersebut umumnya mengarah langsung kepada manusia. Tidak ada program yang mengarah pada pemberdayaan desa. Meskipun faktanya banyak kantong kemiskinan justru berada di pedesaan.

Atas dasar hal tersebut, Muhammad Ridho Ficardo bersama Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menjadikan desa sebagai basis pembangunan dengan memberdayakan semua fungsi pelayanan publik pada tingkat desa. Dari hal mendasar seperti prasarana dan sarana hingga ke kelengkapan administratif pemerintahan desa.

Ridho berharap dengan membangun desa dapat mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan ekonominya dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Bekerjasama dengan Dinas PMD dan BPS Provinsi Lampung mulai melakukan pemetaan terhadap 2.435 Desa dan 205 Kelurahan yang ada di Provinsi Lampung untuk menetapkan skala prioritas sehingga lebih fokus pada desa yang masih terbelakang.

Dari data tersebut ditemukan bahwa 380 Desa berada dalam kondisi desa tertinggal. Adapun parameter kategori desa tertinggal dilakukan menggunakan Indeks Kemajuan Desa (IKD) yang akan menunjukkan Status tiap desa dan kelurahan di Provinsi Lampung dengan penilaian terhadap 5 aspek yang di jabarkan dalam 29 indikator.

Gerakan Membangun Desa Sang Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai) adalah program yang digagas kemudian oleh pasangan Ridho-Bachtiar untuk mengatasi kemiskinan dan mengangkat 380 desa tertinggal menjadi desa mandiri dan sejahtera. Menurut Gubernur Ridho, Gerbang Desa Saburai berangkat dari fakta lapangan bahwa masih banyak desa tertinggal yang butuh percepatan pembangunan.

Gerbang Desa Saburai setiap tahun secara bertahap mengucurkan dana sebesar Rp240 juta untuk setiap desa yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan usaha tani untuk memperlancar masyarakat desa dalam mengangkut hasil-hasil pertanian.

Di akhir 2017 Program Gerbang Desa Saburai membawa kabar yang cukup membanggakan. Dari 380 desa tertinggal, 261 diantaranya berhasil diangkat menjadi desa yang mandiri dan lebih sejahtera. Bahkan data dari Tim Advokasi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan kondisi penanganan kemiskinan di Lampung makin membaik.

Muhammad Arif Tasrif dari TNP2K pada Bulan April 2018 memaparkan bahwa Lampung masih berada di atas Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua. Prosesntase penduduk miskin Lampung berkisar 13,04%. (PRO1)