Mahasiswa Lampung Saat Demo Tolak Politik Uang di DPRD Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen di Bandar Lampung, menggeruduk Kantor DPRD Lampung untuk menyuarakan gerakan demokrasi Lampung menolak politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Kamis (14/11/2024).

Jenderal Lapangan Gerakan Demokrasi Lampung, Bani Safi'i mengatakan, aksi tersebut didorong oleh kekhawatiran yang muncul di tengah kalangan mahasiswa dan masyarakat terhadap adanya dugaan politik uang yang terjadi diberbagai kabupaten di Lampung.

"Banyak kasus yang bisa menjadi gambaran politik uang di beberapa kabupaten, namun belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan instansi terkait," kata Bani Safi'i.

Menurutnya, berbagai temuan tersebut menunjukkan ketidakseriusan pihak berwenang dalam menindak pelanggaran yang terjadi, sehingga memicu keresahan masyarakat.

Bahkan sebelumnya, sudah ada gerakan di Tugu Adipura, Bandar Lampung yang menawarkan hadiah sebesar Rp10 juta bagi siapa saja yang dapat membuktikan adanya praktik politik uang dalam Pilkada.

Dalam aksinya, Gerakan Demokrasi Lampung Menolak Politik Uang mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya meminta delapan partai yang ada di DPRD Lampung, untuk menandatangani fakta integritas guna menolak politik uang.

Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum serta Bawaslu, Pj Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Kejati Lampung, dan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), untuk ikut menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen integritas.

"Kami ingin pakta integritas ini menjadi jaminan pihak-pihak terkait, yang memiliki komitmen yang jelas terhadap pencegahan praktik politik uang dalam Pilkada," ujar Bani Safi'i.