Mereka juga menyoroti kekecewaan atas ketidakhadiran perwakilan partai dan instansi yang tergabung dalam Gakkumdu, serta tuntutan mereka kepada DPRD Lampung untuk memfasilitasi penandatanganan fakta integritas dalam waktu 3x24 jam.
Namun pihak DPRD Lampung belum memberikan tanggapan yang memuaskan, sehingga para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika permintaan mereka tidak dipenuhi.
Berikut tujuh poin utama tuntutan aksi Gerakan Demokrasi Lampung Menolak Politik Uang :
1. Mendesak seluruh ketua partai di DPRD Lampung serta jajaran instansi dalam Gakkumdu (Ketua Bawaslu Lampung, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, dan Pj Gubernur Lampung) untuk menandatangani pakta integritas menolak politik uang dalam Pilkada Lampung 2024 dan seterusnya.
2. Meminta Gakkumdu untuk lebih profesional dalam menangani kasus pilkada, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
3. Menuntut Bawaslu di Lampung baik kabupaten/kota dan provinsi, untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran Pilkada, termasuk yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses, masyarakat, maupun penyelenggara Pilkada.
4. Menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap siapa saja yang memberi atau menerima politik uang.
Berikan Komentar
Dukungan dan legacy yang besar, juga mengandung makna tanggung...
23564
Bandar Lampung
5490
177
19-Apr-2025
219
19-Apr-2025
232
19-Apr-2025
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia