Mahasiswa Lampung Saat Demo Tolak Politik Uang di DPRD Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen di Bandar Lampung, menggeruduk Kantor DPRD Lampung untuk menyuarakan gerakan demokrasi Lampung menolak politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Kamis (14/11/2024).

Jenderal Lapangan Gerakan Demokrasi Lampung, Bani Safi'i mengatakan, aksi tersebut didorong oleh kekhawatiran yang muncul di tengah kalangan mahasiswa dan masyarakat terhadap adanya dugaan politik uang yang terjadi diberbagai kabupaten di Lampung.

"Banyak kasus yang bisa menjadi gambaran politik uang di beberapa kabupaten, namun belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan instansi terkait," kata Bani Safi'i.

Menurutnya, berbagai temuan tersebut menunjukkan ketidakseriusan pihak berwenang dalam menindak pelanggaran yang terjadi, sehingga memicu keresahan masyarakat.

Bahkan sebelumnya, sudah ada gerakan di Tugu Adipura, Bandar Lampung yang menawarkan hadiah sebesar Rp10 juta bagi siapa saja yang dapat membuktikan adanya praktik politik uang dalam Pilkada.

Dalam aksinya, Gerakan Demokrasi Lampung Menolak Politik Uang mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya meminta delapan partai yang ada di DPRD Lampung, untuk menandatangani fakta integritas guna menolak politik uang.

Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum serta Bawaslu, Pj Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Kejati Lampung, dan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), untuk ikut menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen integritas.

"Kami ingin pakta integritas ini menjadi jaminan pihak-pihak terkait, yang memiliki komitmen yang jelas terhadap pencegahan praktik politik uang dalam Pilkada," ujar Bani Safi'i.

Mereka juga menyoroti kekecewaan atas ketidakhadiran perwakilan partai dan instansi yang tergabung dalam Gakkumdu, serta tuntutan mereka kepada DPRD Lampung untuk memfasilitasi penandatanganan fakta integritas dalam waktu 3x24 jam.

Namun pihak DPRD Lampung belum memberikan tanggapan yang memuaskan, sehingga para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika permintaan mereka tidak dipenuhi.

Berikut tujuh poin utama tuntutan aksi Gerakan Demokrasi Lampung Menolak Politik Uang :

1. Mendesak seluruh ketua partai di DPRD Lampung serta jajaran instansi dalam Gakkumdu (Ketua Bawaslu Lampung, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, dan Pj Gubernur Lampung) untuk menandatangani pakta integritas menolak politik uang dalam Pilkada Lampung 2024 dan seterusnya.

2. Meminta Gakkumdu untuk lebih profesional dalam menangani kasus pilkada, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

3. Menuntut Bawaslu di Lampung baik kabupaten/kota dan provinsi, untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran Pilkada, termasuk yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses, masyarakat, maupun penyelenggara Pilkada.

4. Menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap siapa saja yang memberi atau menerima politik uang.

5. Menuntut Bawaslu menyelesaikan laporan aduan masyarakat dengan cepat, profesional, dan berintegritas.

6. Mendesak DPR agar segera mengatur regulasi yang lebih spesifik terkait penanganan undang-undang mengenai politik uang.

7. Menuntut KPU untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada di Lampung dan menolak praktik politik uang.

Dengan aksi ini, Gerakan Demokrasi Lampung Menolak Politik Uang berharap pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, bisa lebih serius dalam menjaga integritas pelaksanaan pilkada, khususnya di Provinsi Lampung.

Jika dalam 3x24 jam tuntutan mereka tidak diakomodasi, maka mereka berencana untuk menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. (***)

Editor : Febri Arianto
Reportase : Tim Mahasiswa Magang UIN Lampung