SUMEDANG (Lampungpro.com): Sejumlah rekomendasi perlu disempurnakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti perumusan kembali konsep desentralisasi dan pembagian urusan serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pengaturan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif.

Pada kegiatan dengan tema Governance Theory and Practice in Asia Pasific, itu Gubernur yang juga Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mendapat undangan khusus dari Presiden Asia Pasific Society fot Public Affairs Prof Amporn Tamronglak untuk menjadi pembicara. Tahun ini, IPDN terpilih menjadi tuan rumah kegiatan ICONPO pada rapat yang dilakukan oleh Asia Pasific Society for Public Affairs (APSPA) di Bangkok.

Peserta acara berasal dari sejumlah Universitas di Asia, yaitu Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Thailand, India, dan Taiwan, serta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ngurah Rai Bali.

Kegiatan itu dihadiri pula Presiden Asia Pasific Society For Public Affairs (APSPA) Prof Amporn Tamrongklak, Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Ermaya Suradinata, Prof I Nyoman Sumaryadi, Prof Ahmad Nurmandi, Prof Ahmad Martadha Mohammad, Prof David N Almarez, dan Prof Sataporn Roengtam.�

Ridho menilai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pelaksanaan 32 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah.

Di hadapan peserta konferensi, Ridho juga mengangkat isu strategis Provinsi Lampung yang meliputi; peningkatan konektivitas transportasi dalam rangka mengurangi disparitas ekonomi wilayah melalui sistem nasional. Kemudian, perwujudan good coorporate governance dan daya saing daerah. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Perbaikan sistem dan tata kelola investasi. Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil pertanian, serta pemerataan akses dan mutu pendidikan

ICONPO VII kali ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara APSPA dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI). Pihak APSPA �diwakilkan langsung oleh Presiden APSPA, sedangkan pihak KAPSIPI diwakili Chairman of KAPSIPI yakni Prof Utang Suwaryo. Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan MoU antara APSPA dan Asosiasi Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Daerah(ADIPSI). Pihak ADIPSI diwakili Dr Suranto. (**/PRO2)