Portal berita Lampung, Portal Berita Online Lampung, Situs Berita Online Lampung, Berita Online Lampung Terdepan, Berita Online Lampung Terkini, Situs Berita Pembangunan Lampung, Situs Berita Pariwisata Lampung, Situs Berita Pendidikan Lampung, Portal Berita Politik Lampung, Portal Berita Nasional Lampung, Portal Berita Olahraga Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Berita Bisnis Lampung Terdepan, Berita Politik Lampung Terkini

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Lampung sangat membutuhkan pendamping desa berwawasan kebangsaan. "Pendamping desa merupakan kunci utama terjaminnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satuan terkecil dari Republik Indonesia adalah desa, dan untuk menentukan republik itu maju, maka lihatlah dari desanya," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Sabtu (9/12/2017).

Belum lama ini, dilansir Antara, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan Upakarya Wanua Nugraha (UWN) dalam membina dan mendorong pembangunan desa di Lampung.�Prestasi itu, kata Ridho, mengingat prestasi yang dihasilkan para pendamping desa. "Prestasi yang saya punya, sebagian besar adalah hasil kerja keras kalian semua, dan penghargaan itu untuk teman-teman semua," jelas Ridho.

Saat ini, Lampung masih membutuhkan pendampingan. Artinya, masih banyak yang harus dilakukan, dan ketika mereka telah mampu mandiri, di situlah titik suksesnya kegiatan.�Pendampingan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, untuk itu dibutuhkan soliditas, kerjasama, disiplin dan yang paling utama adalah daya tahan, ketekunan, keuletan dan keteguhan dalam membawa misi pembangunan.�"Saya berharap pendamping menjadi mata dan telinga secara bersama dalam membangun Lampung, untuk itu dibutuhkan sumbangsih saran dan pikiran untuk membangun daerah," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Yuda Setiawan, menjelaskan saat ini pejuang pemberdayaan desa di Provinsi Lampung berjumlah 1.200 orang lebih.�"Ini sudah menjadi tahun ketiga sejak diselenggarakan program pemberdayaan desa pada tahun 2015. Melalui dana desa yakni pada tahun 2015 sebanyak Rp684,7 miliar atau sekitar Rp280 juta/desa. Pada tahun 2016, sebanyak Rp1,5 triliun atau Rp643 juta/desa dan pada tahun 2017 sebanyak Rp1,8 triliun atau Rp800 juta/desa," kata Yuda. (**/PRO2)