BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengaku lebih sering ke Jakarta karena blusukan ke berbagai kementerian dan lembaga mencari dana pembangunan. Ridho bahkan tak memandang bertemu siapa pun termasuk para pejabat eseleon II pusat, agar banyak dana pusat dialokasikan ke Lampung.

"Saya tak ingin mencari dana pembangunan dengan menaikkan pajak karena akan membebeni rakyat. Sebenarnya mudah tinggal naikkan pajak dan retribusi, tapi bakal banyak reaksi masyarakat. Lebih baik saya mondar-mandir ke pusat bertemu siapa pun," kata Gubernur Ridho, saat buka bersama awak media di Mahan Agung, Kamis (16/6/2017) malam.

APBD Provinsi Lampung, kata Ridho, tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan yang membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, ntuk dapat melakukan itu pilihannya hanya dua, menaikan pajak atau melakukan pembangunan dengan menggunakan sumber dana di luar APBD. "Blusukan yang saya lakukan, bukan blusukan di desa-desa, tapi saya mendatangi pejabat-pejabat eselon II, kementerian sampai presiden, untuk pembangunan Lampung," kata Ridho.

Salah satu strategi yang dia pakai adalah dengan menjadikan Lampung bagian dari Jawa. Konsep dan usulan itu diperkuat saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan 18 menteri Kabinet Kerja, pada 6 Maret 2017. Berbagai hasil lobi itu antara lain pembangunan Bandara Radin Inten II, Jalan Tol Trans Sumatera, dan dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni dan Merak.

Pada diolog yang dipandu Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis itu, Gubernur Ridho Ficardo mengatakan pemerintah yang kuat harus didukung oleh rakyat. Kemudian, agar rakyat mendukung pemerintah perlu tahu apa yang dilakukan pemerintahnya, "Hal inilah yang menjadi tugas media, untuk menyampaikan informasi tersebut," kata Ridho. (PRO1)