Hamartoni menjelaskan, semestinya implementasi terhadap passing grade ini dilakukan secara bertahap. Tidak begitu saja diterapkan sehingga membuat peserta berguguran dalam tes CPNS formasi Pemprov Lampung. Meskipun tujuan passing grade itu baik, yaitu untuk menjamin kualitas seorang pegawai negeri.

"Ya idealnya passing grade ini tidak disamakan, namun bisa disesuaikan dengan daerah. Akibatnya, berpengaruh pada dunia pendidikan dan kesehatan. Karena peserta tes tidak lulus sehingga kuota yang kita inginkan tidak tercapai," jelasnya.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Lampung, Aprilliati sependapat dengan Plt Sekdaprov Lampung. Menurutnya, penentuan Passing grade ini harus melihat kemampuan daerah. Sementara materi yang diberikan dalam tes CPNS adalah soal level nasional. Langkah paling masuk akal adalah menurunkan passing grade. Sebab, jika hendak melakukan rekrutmen ulang harus ada payung hukumnya.

"Solusi lainnya yang bisa menjadi pertimbangan, yaitu memberi kesempatan bagi guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi PNS. Tenaga honorer di Lampung cukup banyak, lebih dari 3000 orang. Itupun belum termasuk tenaga guru dan kesehatan," ungkap Politisi PDIP ini.(**/PRO4)