Pemprov Lampung Saat Rapat Evaluasi | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen untuk menekan angka putus sekolah hingga nol, pada tahun 2026 melalui penguatan evaluasi program strategis pendidikan, serta penelusuran data peserta didik secara menyeluruh hingga tingkat kabupaten/kota.

Penegasan itu, disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Program Strategis di Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung, Rabu (18/2/2026). 

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pihaknya turut menekankan seluruh program pendidikan di tahun 2026 harus berjalan sesuai jalur, target, dan indikator yang telah ditetapkan, disertai langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan di lapangan.

"Kami memastikan, program-program Dinas Pendidikan berjalan sesuai track dan targetnya. Kami juga melakukan perencanaan mitigasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Menurut Gubernur Lampung, berbagai faktor seperti persoalan ekonomi dan sosial, juga harus diantisipasi sejak dini, agar tidak ada anak yang terlepas dari sistem pendidikan.

"Kami tidak ingin ada anak putus sekolah di tahun 2026 ini. Banyak masalah di lapangan yang bisa menyebabkan itu terjadi, dan itu harus dimitigasi," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amirico mengungkapkan, pihaknya akan melakukan penelusuran data siswa secara menyeluruh, dengan membandingkan jumlah peserta didik yang masuk sekolah, dengan jumlah lulusan setiap tahunnya.

"Kalau yang masuk 100 siswa dan yang lulus 98, berarti ada dua yang harus kami telusuri. Kami akan carikan penyebabnya, apakah faktor ekonomi atau persoalan lainnya," ungkap Thomas Amirico.

Disdikbud Lampung juga sudah menyiapkan tiga opsi solusi bagi siswa yang teridentifikasi tidak melanjutkan pendidikan, yakni melalui PKBM, pembelajaran jarak jauh, dan SMA Terbuka.

Selain itu, pencacahan ulang data APS dan APK, juga akan dilakukan agar angka riil partisipasi dan putus sekolah, nantinya dapat dipetakan secara akurat hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, Disdikbud Lampung juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Lampung, untuk memvalidasi data berdasarkan kategori desil ekonomi satu hingga empat. Langkah ini dilakukan, guna memastikan faktor ekonomi benar-benar terpetakan secara akurat.

Langkah ini, juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pendidikan di Lampung agar lebih terukur, berbasis data, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan. (***)

Editor : Febri Arianto