JAKARTA (Lampungpro.com): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak ada paksanaan bagi sekolah menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, bagi sekolah yang memiliki minimal 20 unit komputer, didorong untuk menjalankan UNBK.

Berdasarkan data UNBK 2017, dari seluruh provinsi, hanya DKI Jakarta dan Yogyakarta, yang menjalankan UNBK penuh. Sedangkan daerah lainnya bervariasi. Provinsi Jawa Timur dan Bangka Belitung, misalnya, hanya 65% sekolah yang menjalankan UNBK. Provinsi lain seperti Papua, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Lampung hanya 34% sekolah yang menjalankan UNBK. Sisanya tetap menjalankan ujian nasional berbasis kertas atau konvensional.

Dia membantah ada pemaksaan bagi sekolah menjalankan UNBK. Namun Kemendikbud menyambut baik sekolah yang siap menjadi penyelenggara UNBK. Sedangkan bagi sekolah yang belum sanggup menjadi penyelenggara, bisa menumpang di sekolah penyelenggara UNBK terdekat denga radius 5 km.

"Tidak dibenarkan ada pungutan untuk orangtua siswa membeli komputer. Pakai komputer pendukung pembelajaran sehari-hari. Jadi, sekolah jangan sampai membeli perangkat komputer hanya untuk kepentingan UNBK," kata Totok Suprayitno, di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan pemerintah memang tidak boleh memaksakan pelaksanaan UNBK. Dia mengakui bahwa UNBK bisa menjegah beberapa bentuk kecurangan. UNBK tidak boleh mengorbankan kepentingan siswa. Menurut dia, Kemendikbud harus menerjunkan tim ke lapangan untuk mengecek persiapan. "Jangan sampai hanya mengandalkan informasi dari dinas pendidikan daerah. Sebab secara kelembagaan ujian nasional ini adalah agendanya pemerintah pusat," kata Ferdiansyah. (PRO1)