Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah., Selasa (27/01/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, hingga stabilitas politik dan keamanan.

"Inflasi ini berbanding lurus dengan situasi politik, keamanan, dan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa, yang pada akhirnya memengaruhi biaya hidup masyarakat," tegas Mendagri.

Menurut Mendagri, Presiden RI telah memberikan atensi besar terhadap pengendalian inflasi nasional. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan rapat pengendalian inflasi, yang rutin digelar setiap minggu dengan melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 tercatat 2,92 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Angka tersebut, mendekati ambang batas psikologis 3 persen, meskipun masih berada di bawah threshold maksimal 3,5 persen.

"Kalau inflasi melewati 3,5 persen, maka konsumen terutama masyarakat kelas bawah akan mulai merasakan dampaknya. Meski 3 persen belum terlalu menyulitkan masyarakat, namun bagi kami, ini sudah menjadi peringatan bersama," ujar M. Tito Karnavian.

Kenaikan inflasi bulanan (month to month) terutama disumbang oleh komoditas makanan dan minuman, transportasi, serta perawatan pribadi, termasuk emas.

Fenomena global turut memengaruhi kenaikan harga emas, seiring meningkatnya pembelian emas oleh negara-negara besar, seperti China yang tidak hanya membeli emas tetapi juga tambang emas.

Inflasi bulanan tercatat naik dari 0,17 persen pada November 2025 menjadi 0,64 persen pada Desember. Mendagri menekankan perlunya kewaspadaan terhadap tren kenaikan ini, dengan mengendalikan harga komoditas yang diatur pemerintah, serta memastikan kelancaran pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Selain itu, Mendagri memaparkan daerah dengan inflasi tertinggi umumnya dipengaruhi oleh faktor bencana alam. Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, menjadi daerah dengan kenaikan inflasi tertinggi akibat banyaknya wilayah terdampak bencana.

Sementara berdasarkan rilis BPS pada 5 Januari 2026, Lampung berhasil mencatatkan kinerja positif dengan menempati peringkat kedua daerah dengan inflasi terendah secara nasional, yakni 1,25 persen, setelah Sulawesi Utara sebesar 1,23 persen.

Menutup arahannya, Mendagri mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret dalam pengendalian inflasi.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Lampung hingga saat ini masih terkendali dengan baik.

"Sampai dengan saat ini inflasi Lampung masih terkendali dengan baik. Di tingkat nasional memang naik sedikit menjadi 2,92 persen, tapi masih dalam rentang yang normal, dan belum menyentuh angka 3 persen," kata Bani Ispriyanto.

Bani menegaskan, pemerintah daerah diminta untuk terus menjaga inflasi, agar tidak melewati batas psikologis tersebut, mengingat dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Kalau sampai menyentuh angka 3 persen, maka ini dampaknya akan mulai terasa, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, kami diminta untuk terus menahan dan mengendalikan inflasi," tegas Bani Ispriyanto.

Bani juga menjelaskan, ketersediaan stok bahan pokok di Lampung saat ini masih aman. Meski demikian, terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai pergerakan harganya.

Terkait harga telur ayam ras yang di sejumlah pasar mencapai Rp30 ribu perkilogram, Bani menyebut, kondisi tersebut masih bersifat fluktuatif dan belum melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Harga telur di pasar itu fluktuatif, ada yang Rp25 ribu, Rp27 ribu hingga Rp30 ribu perkilogram. Harga Rp30 ribu itu masih sesuai HET telur, jadi belum melebihi ketentuan," sebut Bani Ispriyanto.

Menurutnya, perbedaan harga di tingkat pasar dipengaruhi oleh faktor jarak dan biaya distribusi, khususnya bagi pedagang kecil yang mengambil barang dari distributor yang relatif jauh.

Terkait pakan ternak, Bani menambahkan, tidak terdapat kendala signifikan, meskipun harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak masih relatif tinggi di tingkat distributor dan pabrik.

Pakan ternak relatif tidak ada masalah, hanya memang harga jagung di tingkat distributor agak tinggi, padahal saat ini sedang masa panen raya. Ini yang sedang dicari penyebabnya. (***)

Editor : Febri Arianto