Bupati Lampung Selatan Saat Isi Bimtek BPD | Lampungpro.co/Dok Kominfo

KALIANDA (Lampungpro.co): Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memberikan peringatan tegas kepada parw anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Lampung Selatan, agar tidak bermental pejabat dan tidak menjadikan jabatan sebagai ruang mencari keuntungan pribadi.

Peringatan keras itu disampaikan Bupati Egi saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD Tahun Anggaran 2025 di Aula Hotel Negeri Baru Resort, Kalianda, Rabu (1/10/2025).

"Saya minta tolong para BPD ini agar jangan mempunyai mental pejabat. Kalau mau berbisnis, jangan jadi pejabat, jadi saya paling tidak suka dengan yang namanya pungli," tegas Radityo Egi Pratama.

Bimtek yang berlangsung pada 1-2 Oktober 2025 ini, diikuti 128 peserta dari unsur BPD, kepala seksi kecamatan, serta bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang). Para peserta mendapat materi dari narasumber Balai Nasional terkait peran BPD dalam tata kelola desa.

Bupati Egi turut menekankan, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

"Kami mengingatkan, masyarakat akan menilai kepala desa dan BPD dari hasil nyata yang berdampak pada warga. Peran BPD sangat vital, jadi BPD harus jadi pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat, memastikan program desa benar-benar menyentuh kebutuhan warga," ujar Radityo Egi Pratama.

Sementara itu, Plt Inspektur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Anton Cermana mengungkapkan, kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, agar tata kelola keuangan semakin transparan dan akuntabel.

"Melalui Bimtek ini, diharapkan aparatur desa dapat memperkuat peran BPD, sehingga tata kelola keuangan desa semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Anton Cermana.

Kegiatan Bimtek ini diharapkan mampu mencetak aparatur desa yang profesional, berintegritas, dan transparan dalam mengelola pemerintahan desa, sehingga mampu mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. (***)

Editor : Febri Arianto